Pemerintah Bangun Rumah Subsidi di Depok, Harga Mulai Rp112 Juta dan DP 1 Persen

Presiden Jokowi meresmikan rumah murah - bisnis.liputan6.comPresiden Jokowi meresmikan rumah murah - bisnis.liputan6.com

saat ini memang sedang getol membangun subsidi berharga murah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia akan tempat tinggal yang layak dan nyaman. , pada bulan Mei 2017 lalu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, kembali meresmikan subsidi dengan mulai Rp112 jutaan dan down payment (DP) hanya 1 persen di Depok.

“Rumah murah rumah tapak ini disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang pendapatannya di bawah Rp4 juta per bulan,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti, seperti dilaporkan Detik. “Bagi yang berminat dengan rumah tersebut, MBR bisa memperoleh bantuan likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mengangsur pembayaran rumah, termasuk bantuan uang muka sebesar Rp4 juta.”

Lana menambahkan, rumah murah dengan DP satu persen tersebut bisa didapatkan khusus bagi pekerja yang menggunakan fasilitas pengupahan atau payroll di Bank Tabungan Negara atau BTN. Disediakan empat tipe rumah yang dijual dengan luas tanah yang berbeda-beda, yaitu tipe 27 dengan luas tanah 72 m2, tipe 27 dengan luas tanah 84 m2, tipe 36 dengan luas tanah 84 m2, dan tipe 41 dengan luas tanah 98 m2.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Maryono, menambahkan bahwa rumah bagi MBR itu dijual dengan harga mulai dari Rp112 juta hingga Rp141 juta per unit. BTN dan pengembang lokal akan membangun sekitar 6 ribu unit rumah murah di kawasan Citayam, Depok. Hingga saat ini, sudah terbangun sekitar 2 ribu unit rumah, dan sisa 4 ribu unit rumah masih dalam proses pengerjaan.

“Dalam proyek perumahan ini, BTN tidak hanya berperan sebagai pemberi kredit pemilikan rumah (KPR), tetapi juga menyalurkan kredit konstruksi bagi pengembang,” kata Maryono. “Kami terus berupaya memberikan fasilitas kredit tidak hanya bagi nasabah perorangan, tetapi juga bagi para pengembang untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat kelas menengah ke bawah.”

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2016, kelompok sasaran penerima KPR bersubsidi harus memenuhi persyaratan seperti kepemilikan KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi dari pemerintah, punya NPWP dan SPT, dan berpenghasilan maksimal Rp4 juta per bulan untuk rumah tapak atau Rp7 juta per bulan untuk rumah susun. Rumah KPR bersubsidi juga tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya kecuali telah dihuni lebih dari 5 tahun untuk rumah tapak atau 20 tahun untuk rumah susun.

Loading...