Selalu Alami Defisit, Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS

BPJS Kesehatan - pepnews.comBPJS Kesehatan - pepnews.com

JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana untuk menaikkan besaran iuran peserta Kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mengisi lubang besar dalam keuangan asuransi kesehatan tersebut. Pasalnya, BPJS Kesehatan telah mengalami defisit dalam lima dari enam tahun sejak ini diperkenalkan pada tahun 2014 lalu.

Seperti diberitakan Nikkei, sepanjang tahun 2019 ini, kekurangan antara pengeluaran dan pendapatan premium akan meningkat menjadi Rp28 triliun, lebih dari dua kali lipat kesenjangan pada tahun 2018. Dalam upaya untuk menyeimbangkan pembukuan, BPJS Kesehatan pada akhir bulan lalu mengumumkan rencana kenaikan premi, dan memindahkan 5,2 juta orang dari penerima . Pemerintah sendiri harus mengalihkan sebagian pendapatan dari pajak tembakau ke program.

BPJS Kesehatan bertujuan untuk membawa jutaan orang yang tidak memiliki penyediaan kesehatan, ke dalam yang disokong . Asuransi universal memberi semua warga akses ke berbagai di fasilitas publik serta lembaga swasta yang memilih untuk bergabung dengan program, yang mencakup perawatan dari flu biasa hingga operasi darurat.

Rencana kenaikan iuran BPJS sendiri ditanggapi beragam oleh masyarakat. Salah seorang pengguna Twitter menuturkan bahwa peningkatan premi harus diikuti dengan peningkatan layanan. “Saya perhatikan masih ada ‘permusuhan’ dari kru rumah sakit dan mereka membuat alasan bahwa beberapa obat-obatan tidak ditanggung oleh BPJS,” kata pengguna tersebut.

Hampir 80% dari populasi Indonesia yang berjumlah 260 juta orang, sekarang sudah tercakup sebagai anggota BPJS, naik dari sekitar setengah ketika program diluncurkan pada tahun 2014. Lonjakan pendaftaran diklaim sebagai keberhasilan, tetapi angka itu masih berada di belakang target pemerintah yang mencapai 100% pada tahun ini.

“Jika kenaikan dipaksakan sekarang, pemilih Joko Widodo, yang sebagian besar dari kelas berpenghasilan rendah, akan merasa dikhianati setelah mereka mempercayainya untuk memimpin pemerintah lagi,” ujar CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali. “Untuk saat ini, lebih baik menunda kenaikan premi BPJS Kesehatan karena masyarakat masih terlalu lelah dengan gejolak politik setelah pemilihan.”

Tetapi, ini merupakan dilema, Ali menambahkan, karena kekurangan pembayaran premi membebani anggaran pemerintah. Sementara defisit fiskal Indonesia masih terkendali dengan baik di sekitar 2% dari produk domestik bruto, pengeluaran tambahan untuk menutup kesenjangan berisiko menghambat sebagian rencana pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan pengeluaran untuk pengembangan sumber daya manusia.

Iuran BPJS Kesehatan secara otomatis dikurangkan dari upah sebagian besar pegawai negeri dan pekerja kantoran. Namun, dengan 79% dari total pekerjaan non-pertanian di Indonesia diklasifikasikan sebagai informal, pembayaran iuran yang rutin telah menjadi tantangan bagi agen tersebut. “Saluran untuk pembayaran termasuk bank, minimarket, dan kantor pos, tetapi masalahnya adalah kesediaan mereka untuk membayar dan kemampuan untuk membayar,” kata juru bicara BPJS, Iqbal Anas Ma’ruf.

Sebuah peraturan sudah dikeluarkan pada tahun 2018, yang menginstruksikan lembaga-lembaga publik, misalnya yang terkait dengan pembuatan SIM atau pembaruan paspor, untuk tidak memberikan layanan kepada mereka yang belum membayar iuran BPJS. Tetapi, Ma’ruf mengatakan, masing-masing institusi memiliki target mereka sendiri untuk melayani publik, dan ini sering menyebabkan mereka mengabaikan peraturan tersebut.

Agus Pambagio, seorang profesor kebijakan publik di Universitas Indonesia, mengatakan bahwa ada juga masalah di sisi penyedia layanan kesehatan. Menurutnya, masih ada kurangnya akreditasi yang ketat untuk penyedia layanan kesehatan yang mengakibatkan praktik terlarang. “Beberapa penyedia palsu mengklaim telah merawat pasien 30 kali dan penyedia ini menyalahgunakan klaim,” paparnya.

Loading...