Pembatasan Internet di Asia Tenggara Mengancam Pertumbuhan Bisnis Digital

Kebijakan terbaru untuk meningkatkan pengawasan peraturan penerbitan di Indonesia dan saat ini sedang menjadi tren di Tenggara. Penggunaan biasanya dimaksudkan untuk menegakkan privasi data atau keamanan cyber untuk melayani tujuan dalam negeri.

Cukup mengkhawatirkan bahwa Asia Tenggara merasa semakin nyaman untuk menyembunyikan upaya mereka melakukan kontrol negara atas arus informasi di balik kebijakan cyber security. Padahal upaya peningkatan cyber security tersebut selain tidak akan efektif juga akan sangat mengurangi internet di wilayah itu, sementara saat ini Asia Tenggara menjadi salah satu pasar yang paling penting untuk dunia digital .

Beberapa dari 10 negara anggota ASEAN juga mempunyai sejarah panjang terkait pembajakan yang menargetkan perbedaan pendapat politik. Selama bertahun-tahun pemerintah Vietnam telah memenjarakan blogger dan membatasi akses ke media sosial dan situs-situs lain yang dianggap terlalu mengkritik pemerintah di dunia maya.

Kelompok advokasi demokrasi Freedom House baru-baru ini merilis daftar Net 2016 dan Vietnam menduduki peringkat ke-7 terburuk di antara 65 negara secara global. Peringkat tersebut didasarkan pada tingkat kebebasan penggunaan internet di negara-negara ASEAN.

Sementara itu di Indonesia belum lama ini telah mengamandemen UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengesahkan ‘kewajiban menghapus konten’, yang memungkinkan warga mengajukan petisi penghapusan materi online yang dianggap berisi fitnah atau hanya untuk kepentingan privasi.

Tak hanya wilayah ASEAN, bahkan AS juga tergoda untuk mengatur kebijakan terkait keamanan digital. UU Intelligence Authorization Act yang baru saja disahkan oleh DPR memuat langkah-langkah khusus untuk melawan serangan cyber Rusia yang beberapa waktu lalu berusaha mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat.

Ancaman ini juga termasuk hal yang ditakuti di Indonesia. Meski demikian UU ITE terbaru akan cukup menghambat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. “Bila Indonesia bertujuan untuk mendorong bisnis digital internasional, maka kebijakan semacam ini justru akan semakin menghambat produktivitas bisnis digital,” ujar Ross O’Brien, Analis Teknologi dan Direktur Operasional Hong Kong Office of Intercedent.

Loading...