Pelanggaran HAM Makin Marak, Jepang Rilis UU Baru untuk Trainee Asing

Pekerja Jepang - dunia.rmol.coPekerja Jepang - dunia.rmol.co

TOKYO – Banyak yang menggunakan trainee asing untuk mengatasi kesulitan pasokan tenaga kerja dari dalam negeri. Sayangnya, kritik berkembang seiring maraknya mengenai pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja asing ini. Karena itu, setempat pun mengeluarkan undang-undang baru yang menetapkan pertanggungjawaban yang lebih besar kepada perusahaan yang menggunakan trainee asing.

Seperti dilaporkan Nikkei, undang-undang baru, yang disahkan pada November tahun lalu, diberlakukan sebagai tanggapan terhadap dugaan pelanggaran, termasuk jam kerja yang terlalu panjang dan gaji yang terlambat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kementerian , Perburuhan, dan Kesejahteraan pada tahun 2016 lalu menemukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Standar Perburuhan dan peraturan lainnya di 70 persen perusahaan yang diperiksa.

Dalam satu kasus, seorang trainee asal China dipaksa bekerja di sebuah jahit lebih dari 15 jam sehari, namun dibayar di bawah upah minimum per jam sebesar 400 yen. Setelah sebuah televisi melaporkan masalah ini, sebuah merek pakaian jadi pada akhir tahun 2017 lalu menyampaikan permintaan maaf di resmi mereka atas masalah perburuhan di pabrik pemasok.

Di bawah hukum, kelompok pengawas harus mendapatkan izin untuk operasi mereka dan harus memiliki rencana pelatihan untuk setiap peserta pelatihan yang disetujui oleh Organization for Technical Intern Training (OTIT). yang telah menekan trainee untuk melakukan tugas yang tidak sesuai rencana, bisa menghadapi risiko pencabutan persetujuan.

OTIT secara teratur memeriksa kelompok pengawas dan bisnis yang menerima peserta pelatihan. konsultasi, yang memungkinkan peserta pelatihan melaporkan pelanggaran di tempat kerja mereka dan mencari nasihat tentang kehidupan di Jepang dalam bahasa asli mereka, juga telah disiapkan di organisasi.

Sakon Kuramoto, seorang pengacara yang berkecimpung dengan isu hak asasi manusia, memuji undang-undang baru tersebut. Ia mengatakan bahwa hal itu mendefinisikan apa yang menjadi tanggung jawab ambigu dari kelompok pengawas dan bisnis yang menerima trainee dan meminta perlindungan hak-hak mereka.

Sementara itu, sebuah kelompok pengawas perusahaan, yang telah memperkenalkan sekitar 450 peserta pelatihan, percaya bahwa undang-undang dapat membantu memberantas pialang ‘jahat’. Asosiasi itu mengatakan bahwa pialang tersebut menerima bayaran dari agen yang mengirim trainee dari negara asal mereka, di samping pelanggaran lainnya.

Jepang sendiri saat ini menerima 260.000 atau lebih peserta pelatihan. Tujuannya adalah agar para peserta menggunakan keahlian dan pengetahuan yang mereka peroleh di Jepang untuk membantu mengembangkan ekonomi di negara asal mereka. Data terbaru menunjukkan bahwa peserta pelatihan dari Asia Tenggara meningkat, sementara peserta dari China mengalami penurunan karena kenaikan upah di negara tersebut.

“Tetapi, ini tidak menjamin pandangan optimitis,” tutur Hirofumi Doi, yang bertanggung jawab atas manajemen di Mitsui Engineering & Shipbuilding, Okayama. “Meski tujuh hingga delapan tahun yang lalu banyak calon peserta pelatihan tertarik datang ke Jepang, ekonomi negara mereka yang meningkat dan standar hidup orang muda telah membuat pelatihan di Jepang selama tiga tahun terakhir menjadi kurang menarik.”

Loading...