Pekerja Informal Sulit Mendapatkan KPR

JAKARTA – Kekurangan pasokan (backlog) perumahan yang saat ini mencapai 15 juta unit perlu mendapat solusi jitu dari dan perbankan. Sebab, sekitar 90 persen dari jumlah itu berasal dari kalangan pekerja informal yang sulit mengakses (kredit pemilikan rumah).

Wakil Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Moerod menjelaskan, salah satu kendala kurangnya pasokan rumah adalah banyak warga yang tidak bisa kredit rumah dengan alasan non bankable. Kelompok masyarakat tersebut adalah pekerja sektor informal yang tidak berpenghasilan tetap. ”Sekitar 90 persen dari 15 juta itu adalah permintaan dari sektor informal karena banyak yang belum punya rumah. Alasannya, mereka ditolak KPR,” paparnya kemarin (28/8).

Karena kondisi tersebut, masih banyak orang yang tidak bisa memiliki rumah sendiri. Mereka rata-rata adalah pasangan yang baru menikah, kemudian terpaksa menyewa, mengontrak, atau tinggal di rumah mertua. ”Perlu ada kebijakan pemerintah pusat kepada perbankan untuk bisa memberikan KPR kepada masyarakat dari sektor informal. Misalnya, sopir angkot, tukang ojek, pekerja serabutan, dan lain-lain,” tuturnya.

Menurut dia, syarat untuk memperoleh KPR bagi masyarakat yang bekerja informal perlu dipermudah. Meski begitu, dia menyadari bahwa penyaluran KPR harus tetap mengandalkan prinsip kehati-hatian bank. Bank penyalur KPR tentu harus membicarakan hal tersebut dengan (BI) dan pemerintah agar ada solusi yang jitu. ”Kita sadar persyaratan dari BI (penerima KPR) memang harus bankable,” katanya.

Dia menilai persoalan itu lebih mendasar daripada alasan sulitnya memperoleh lahan untuk membangun rumah bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, di beberapa daerah, masih tersedia tanah yang harganya murah. (wir/c14/agm/jpnn)

Loading...