Jelang Pemilu, Partai Maori Ingin Ganti Nama Selandia Baru

Bendera Partai Maori (sumber: tvnz.co.nz)Bendera Partai Maori (sumber: tvnz.co.nz)

WELLINGTON – Partai Maori pada Senin (14/9) kemarin menyarankan bahwa Selandia Baru () perlu mengganti namanya agar lebih mencerminkan budaya asli tersebut. Politisi partai ingin nantinya disebut ‘Aotearoa’, yang memiliki arti ‘negeri awan putih’ dalam bahasa asli bangsa yang disebut juga te reo, demikian diberitakan Deutsche Welle.

Bahasa Inggris dan Maori adalah bahasa resmi di Selandia Baru. Suku Maori adalah minatory terbesar, mewakili 16,5 persen populasi, dan seharusnya bahasa mereka yang lebih sering digunakan. Namun, mereka yang memiliki akar asli mengeluh bahwa bahasa Inggris kenyataannya telah menjadi terlalu dominan dan mengabaikan sejarah negara tersebut. “Tidak dapat diterima bahwa hanya 3 persen dari negara yang dapat berbicara bahasa resminya,” kata kandidat dari Partai Maori, Rawiri Waititi, seperti dikutip oleh situs Stuff.

Partai tersebut ingin perubahan nama dapat berlaku mulai tahun 2026 mendatang. Menanggapi usulan tersebut, Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, menuturkan bahwa rencana Partai Maori hanya upaya untuk menjadi berita utama menjelang pemilihan umum yang menurut jadwal akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

“Saya semakin sering mendengar penggunaan Aotearoa dapat dipertukarkan dengan Selandia Baru, dan itu adalah hal yang positif,” katanya, seperti dilansir New Zealand Herald. “Namun, ini akan membuat merek pemasaran internasional kita menjadi sangat membingungkan ketika ekspor akan sangat penting bagi kelangsungan kita.”

Upaya untuk mengganti nama negara tetangga Australia di Lautan Pasifik tersebut sebenarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun. Nama Selandia Baru sendiri berasal dari zaman kolonial Belanda, mirip nama negara Zeeland di Belanda. Sebelumnya, negara ini didiami oleh bangsa Polinesia dan membangun Maori, hingga akhirnya orang Eropa tiba sekitar abad ke-17.

Baru-baru ini, Perdana Menteri Jacinda Ardern, yang bakal mengikuti pada 17 Oktober 2020, mengendurkan pembatasan kegiatan publik pada awal September. Namun, sejumlah aturan pembatasan masih berlaku, seperti larangan berkumpul lebih dari 10 orang. juga wajib memakai masker -19 saat naik transportasi publik di negara itu.

Loading...