Nominalnya Variatif, Biaya Pengurusan IMB Malang Ditetapkan Berdasarkan Fungsi Bangunan & Luas Lahan

biaya, tarif, retribusi, izin, mendirikan, bangunan, IMB, di, kota, Malang, bervariasi, bangunan, perumahan, fungsi, rumah, tempat, tinggal, kategori, kampung, sangat, sederhana, per, meter, persegi, luas, lahan, Rp 3.000.000, persyaratan, nominalBiaya mengurus IMB (nac.today)

IMB atau Mendirikan Bangunan adalah suatu bentuk perizinan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan administratif dan teknis yang berlaku.

IMB dapat diurus di masing-masing kota di , termasuk di Kota Malang. Untuk warga yang akan mengurus IMB di Malang, bisa membawa persyaratan perizinan, seperti formulir bermeterai cukup, fotokopi KTP rangkap 2 (dua) dengan menunjukkan aslinya, Advice Planning (AP), Surat Keterangan Informasi Lingkungan yang dilegalisasi pejabat berwenang, dan lainnya.

Untuk (retribusi izin) IMB di Malang terbilang bervariasi nominalnya. Tarifnya ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan dan tersebut dihitung berdasarkan luas lahan dengan satuan per meter persegi. Misalnya, untuk bangunan perumahan atau tempat tinggal untuk kategori kampung atau sangat sederhana dikenai biaya atau retribusi Rp 3.000 per meter persegi (luas lahan).

Informasi lebih lengkap, bisa Anda dapatkan di website Pemkot Malang di malangkota.go.id. Di laman tersebut, Anda bisa mendownload daftar retribusi tarif Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara menyeluruh.

Pengurusan IMB menjadi salah satu perhatian pemerintah kota, setidaknya itu yang diungkapkan oleh Pjs Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi pada saat perayaan ulang tahun Kota Malang.

Wahid Wahyudi mengatakan bahwa tema hari jadi Kota Malang yang ke-104 kali ini adalah bertumbuh melayani. Dua hal tersebut mempunyai arti bertumbuh untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan terus meningkat, termasuk daya saing.

Sedangkan, untuk melayani sendiri dimaksudkan agar Kota Malang dapat memberikan pelayanan terbaik, yang efisien dan efektif. Diharapkan, semua pelayanan di pemerintah Kota Malang dapat dikembangkan menyesuaikan dengan teknologi informasi.

“Kalau warga Kota Malang itu bisa mengurus perizinan dari rumah kenapa harus datang ke instansi pemerintah Kota Malang dan yang bisa menjawab itu adalah teknologi informasi,” katanya.

Ia berharap, untuk ke depannya, fasilitas-fasilitas publik dapat dipermudah melalui kecanggihan teknologi. Mulai dari mengurus IMB, hingga proses membayar PBB yang dapat ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi.

Sementara itu, terkait masalah pengurusan IMB, Bupati Malang, Rendra Kresna pernah menginstruksikan kepada satuan kerja perangkat daerah agar mempersulit proses pengurusan IMB bagi pengembang yang tidak memiliki komitmen untuk membayar .

“Saya ingatkan para pengembang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang harus taat membayar pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Wajib pajak harus berada di tempat, sehingga petugas mudah untuk menagih. Kalau sudah tidak punya komitmen terhadap ketaatan membayar pajak, tidak usah dikeluarkan izinnya,” kata Rendra.

Ia juga mengingatkan kepada para camat dan lurah atau kepala desa agar komitmen untuk taat membayar pajak ditekankan kepada para pengembang yang akan membangun area permukiman di wilayahnya.

Loading...