Nicotine War: Perang Bisnis Industri Farmasi Untuk Habisi Petani Tembakau dan Rokok Indonesia?

Wacana soal akan dinaikkannya harga rokok di menjadi Rp 50.000 per bungkus oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo rupanya menimbulkan perdebatan di kalangan . Terutama karena sumber devisa yang paling utama salah satunya berasal dari cukai rokok.

Di samping itu seruan para aktivis terkait gerakan anti tembakau juga cukup gencar dilakukan. Pihak sendiri berusaha untuk memahami situasi terlebih dahulu terkait RUU (Rancangan Undang Undang) Pertembakauan.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo menganggap ada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terkait adanya Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia. Merujuk pada buku berjudul Nicotine War karangan Wanda Hamilton, perdebatan tentang rokok atau tembakau bukan hanya berkaitan tentang pertimbangan kesehatan saja.

“Ini sudah memasuki ranah persaingan bisnis korporasi yang dilakukan oleh para pemain farmasi, terutama, para produsen obat penghenti rokok, seperti permen karet Nicorette, Koyo Nicoderm dan Nicotrol, obat hisap dan semprot Nicotrol maupun Zyban,” ujar Firman di .

Firman menjelaskan jika perang nikotin ini melibatkan para produsen farmasi yang giat menyuarakan gerakan anti tembakau. Mereka mengemukan sejumlah kerugian dan bahaya merokok agar -produk anti-nikotin yang mereka produksi laku di pasaran.

Sejalan dengan hal itu, Mohammad Sobary, budayawan asal Bantul mengungkapkan, “Wanda Hamilton dalam bukunya menyatakan bahwa yang diklaim sebagai kebenaran oleh para pejuang anti rokok dianggap tidak sahih. Di tengah gerakan anti rokok itu sebenarnya terjadi perang bisnis yang tidak adil, terutama bagi petani tembakau dan ribuan orang yang bekerja di industri rokok kita. Kretek kita sangat khas dan unggul di negeri orang bule serta menghantam telak perdagangan rokok putih mereka. Karena itu mereka berhitung bagaimana kretek kita bisa mereka caplok.”

Industri rokok kretek sendiri masih menjadi sektor pendapatan yang penting untuk negara. Secara nasional, industri tembakau berhasil menyerap 6 juta tenaga kerja dan berkontribusi sebesar Rp 139,5 triliun untuk penerimaan cukai negara.

Demi kesejahteraan petani, DPR ingin pemerintah mempertimbangkan secara matang dalam menetapkan regulasi terkait pertembakauan. Tentunya tanpa mengabaikan aturan terkait kesehatan masyarakat yang bukan perokok.

Loading...