Negara Asia Kompak Perangi Hoax, Kebebasan Berbicara Dibungkam?

Negara Asia Kompak Perangi Hoax - www.freepik.comNegara Asia Kompak Perangi Hoax - www.freepik.com

JAKARTA – di banyak di sekarang sedang giat memerangi berita palsu atau hoax, baik yang tersebar melalui chatting , media massa cetak, maupun media daring di . Sayangnya, peraturan tegas pemerintah di sisi lain menimbulkan ketakutan yang nyata untuk kebebasan berbicara, terutama di kalangan jurnalis dan pers.

Menurut laporan yang diturunkan Nikkei, sempat beredar berita yang menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengeluarkan visa ke Israel. Namun, tidak ada yang pernah mendengar ‘Israel Indonesia Agency’, dan Indonesia sendiri tidak mengakui Israel. Kementerian Luar Negeri pun menyebut berita tersebut sebagai ‘salah dan menyesatkan’.

Indonesia tidak sendirian dalam memerangi hoax. Di Filipina, sebuah undang-undang diusulkan untuk menghukum mereka yang menyebarkan palsu. Di Kamboja, juru bicara partai yang berkuasa mengatakan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan undang-undang berita anti-hoax. Dan, di Singapura, diskusi tentang masalah ini diharapkan akan diambil setelah komite parlemen menyelesaikan lebih dari 50 jam audiensi publik. “Berita palsu dapat menyebar dalam hitungan jam,” kata PM Singapura, Lee Hsien Loon.

Malaysia berada di depan rekan-rekan ASEAN. Pada bulan April kemarin, negara itu menjadi negara Asia pertama yang meloloskan undang-undang berita anti-hoax. “Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi publik dari penyebaran berita palsu, tetapi tetap memungkinkan kebebasan berbicara sebagaimana diatur di bawah konstitusi,” terang Azalina Othman, menteri yang mengawasi undang-undang pada saat itu.

Di zaman ketika informasi online memegang kekuasaan atas hati dan pikiran, tidak mengherankan bahwa pemerintah ingin mengendalikan wacana internet, karena terkadang menyesatkan atau demi kebaikan. Dorongan itu mungkin sangat kuat di Asia Tenggara, ketika orang Thai, Filipina, Indonesia, dan Malaysia rata-rata menghabiskan lebih dari delapan jam per hari untuk online.

Namun, di sisi lain, ada indikasi yang memuncak bahwa pihak berwenang lebih tertarik hanya menghapus informasi yang tidak menguntungkan mereka. “Kebohongan ini kita lihat, ada yang positif dan negatif. Jika hoax itu konstruktif, teruskan,” tutur Djoko Setiadi ketika dia dilantik sebagai Kepala Badan Enkripsi dan Cyber ​​Nasional Indonesia pada bulan Januari.

Sementara itu, undang-undang berita palsu di Malaysia memberikan satu-satunya kekuatan pengadilan untuk ‘menentukan apakah sepotong berita atau informasi tidak benar atau sebaliknya’. Undang-undang itu sendiri disahkan dan diberlakukan hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum negara. “Ini adalah benar-benar sebuah upaya untuk menanamkan rasa takut di publik,” tandas profesor ilmu politik dan seorang ahli Malaysia di John Cabot University di Italia, Bridget Welsh.

Di Filipina, menurut profesor Luis Teodoro, dari Pusat Kebebasan dan Tanggung Jawab Media, kebebasan pers berada dalam situasi yang bermasalah. Menurutnya, apa yang juga memengaruhi kebebasan pers adalah informasi palsu yang terus menyebar dan kecenderungan pemerintah untuk menyembunyikan informasi atau untuk memberikan informasi palsu itu sendiri.

Pada 2 April, Kementerian Informasi dan Penyiaran India mengumumkan bahwa akreditasi wartawan dapat dilucuti secara permanen jika mereka diketahui telah menciptakan atau menyebarkan informasi palsu. Menurut jurnalis dan anggota partai oposisi, langkah itu hanya sebagai upaya untuk menekan kebebasan pers jelang pemilu 2019. Dan, kurang dari 24 jam setelah pemberitahuan dikeluarkan, Perdana Menteri Narendra Modi langsung menariknya.

“Banyak hal yang harus dipertimbangkan, tergantung pada apa check and balances yang sudah ada,” ujar Profesor David di University of the Philippines. “Di negara-negara tempat kelompok-kelompok masyarakat sipil dengan baik, dan lokasi media bersifat independen, bisa ada penolakan terhadap penindasan kebebasan berbicara.”

Loading...