Tolak Jadi Tempat Pembuangan, Negara ASEAN Kembalikan Sampah ke Negara Asal

Sampah Kertas di Kabupaten Mojokerto - www.voaindonesia.comSampah Kertas di Kabupaten Mojokerto - www.voaindonesia.com

MANILA – Negara-negara di kawasan Tenggara, termasuk Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Kamboja, mulai mengirimkan kembali sampah dan limbah ke negara asal. Langkah itu diambil setelah China, importir besar sampah, berhenti menerima kiriman sejak tahun lalu. Melihat banyaknya sampah masuk ke kawasan ini, negara-negara ASEAN lantas menolak untuk menjadi tempat pembuangan limbah dari negara maju.

Dilansir Nikkei, menurut salah satu pejabat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pihaknya akan mengirim delapan kontainer sampah kertas kembali ke Australia setelah ditemukan dicampur dengan sampah dan bahan berbahaya lainnya. Para pejabat di Pelabuhan Batam juga mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan 49 kontainer sampah ke negara-negara seperti AS, Prancis, dan Jerman.

Tindakan itu harus diambil seiring meningkatnya kekhawatiran publik tentang potensi risiko lingkungan dan . Sebelumnya, pada bulan Juni kemarin, Jakarta sudah mengirim kembali lima kontainer berlabel ‘limbah kertas’, juga termasuk plastik, karet, dan popok ke AS. “Indonesia tidak akan ragu untuk mengembalikan limbah yang dikirim secara ilegal,” tandas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Di negara tetangga, Kamboja, 83 kontainer sampah plastik yang sebelumnya dikatakan sebagai daur ulang dan dikirim ke Pelabuhan Sihanoukville, sedang menuju kembali ke AS dan Kanada, menurut pejabat pemerintah setempat awal bulan ini. Sementara, pemerintah Sri Lanka mengatakan sedang mengirim kembali 111 kontainer ke AS. Hal ini dilakukan setelah warga mengeluhkan bau busuk dan para pejabat menemukan limbah medis yang dimasukkan ke dalam sampah.

Larangan Beijing terhadap impor limbah plastik membuat negara-negara kaya seperti AS, negara di Eropa, dan Jepang berebut tempat tujuan alternatif untuk didaur ulang, termasuk ke . Sementara China hanya menerima 51.000 ton sampah plastik pada tahun 2018, impor Malaysia melonjak 60% menjadi 870.000 ton, Thailand naik lebih dari tiga kali lipat menjadi 480.000 ton, dan Indonesia naik lebih dari dua kali lipat menjadi 320.000 ton, menurut International Trade Center.

Dihadapkan dengan limbah yang melebihi kapasitas pemrosesan dan kekhawatiran yang tentang pencemaran lingkungan, negara-negara ini kemudian menindak limbah yang dikirim secara ilegal. Malaysia mengatakan pada akhir Mei kemarin bahwa mereka akan mengirim kembali ratusan ton limbah selundupan yang berasal dari negara-negara seperti Jepang, AS, dan Australia.

Di bulan yang sama, Filipina pun mengirim kembali 69 kontainer berisi sampah dari Kanada yang ditinggalkan di pelabuhan. Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan mendeklarasikan perang melawan Kanada, memanggil duta besar untuk negara tersebut. Duterte secara terbuka mengeluhkan harga yang harus dibayar negara-negara berkembang untuk perubahan yang disebabkan oleh negara-negara kaya.

“Negara-negara berkembang yang paling sedikit berkontribusi terhadap pemanasan , seperti negara saya, paling menderita akibat konsekuensi yang mengerikan,” kata Duterte dalam pidato di Jepang pada Mei kemarin. “Dengan naiknya permukaan air, sebagian besar negara akan mengalami kerugian dalam hal garis pantai. Negara-negara kepulauan berkembang seperti Filipina, bagaimanapun, mengukur kerugian dalam hal pulau dan kehidupan warga negara.”

Sebenarnya, pengekspor limbah terus berusaha keras mencari solusi. Pada Mei 2019, Konvensi Basel, sebuah perjanjian yang mengatur pergerakan limbah berbahaya internasional, mengadopsi peraturan baru yang mengklasifikasikan plastik kotor sebagai tidak sesuai untuk didaur ulang. Kelompok 20 negara sepakat untuk menetapkan tujuan menghilangkan limbah plastik di laut pada tahun 2050 mendatang.

Loading...