Money Changer Harus Memiliki Izin Resmi, Ini Syarat dari BI

Bandung – Bank (BI) kini menerapkan aturan agar para pemilik (KUPVA) alias memiliki izin. Pemilik diberi waktu untuk mengurus izin usaha selama 6 bulan sampai 7 April 2017 sejak bulan Oktober 2016 lalu.

Hingga kini BI melaporkan ada sekitar 612 money changer yang belum memiliki izin usaha di Indonesia dan lokasinya tersebar mulai dari Pulau Jawa hingga Bali. “612 kita pernah sampaikan ada persentasenya di Jabodetabek, Kepri, Bali, Banten, Sumatera Utara dan lain-lain. Kita lihat terbesar yang tidak berizin di Jabodetabek,” ungkap Direktur Eksekutif Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Eni Panggabean, Sabtu (18/2).

BI sendiri berpendapat bahwa money changer harus memiliki izin karena selama ini berpotensi menjadi tempat pencucian uang alias money laundering, narkotika, sampai terorisme. Untuk memperoleh izin dari BI, sebuah money changer harus berbadan hukum perseroan terbatas () dan sepenuhnya milik Warga Negara Asing (WNA).

“KUPVA harus memiliki badan hukum berbentuk PT,” jelas Eni. Selain itu, KUPVA juga harus melengkapi dokumen berupa fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar badan hukum PT, fotokopi pengesahan badan hukum dari otoritas yang berwenang, fotokopi surat keterangan domisili usaha.

Kemudian pemilik juga wajib melampirkan fotokopi , struktur , fotokopi rekening koran dan giro, tabungan, atau bilyet deposito atas nama perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan surat keterangan fiskal selama 1 tahun terakhir.

“Penyelenggaraan kegiatan penukaran valuta asing bukan bank berbadan hukum meliputi kegiatan penukaran jual beli uang kertas asing, kemudian dia lakukan travel cheque untuk bukan penjualan,” kata Eni.

Jika ingin mengantongi izin, money changer juga harus mempunyai modal disetor minimal Rp 250 juta di DKI Jakarta, Kota Denpasar (Bali), Kabupaten Badung (Bali), dan Kota Batam. Sedangkan di luar wilayah tersebut Rp 100 juta.

Loading...