Masyarakat India Lakukan Barter Imbas Kebijakan Larangan Uang Tunai?

Masyarakat India Lakukan Barter - asia.nikkei.com

NEW DELHI – Kebijakan demonetization dari Narendra Modi membuat banyak kas jauh . Menurut sebuah laporan media , hal ini kemudian mengakibatkan banyak masyarakat di kawasan Asia Selatan tersebut yang terpaksa melakukan dengan cara barter.

Dikatakan media setempat, hampir 90 persen uang kertas India ditarik keluar dari peredaran pada bulan November 2016. Dan, sejumlah komunitas di negara tersebut kemudian melakukan tawar-menawar untuk pertukaran barang karena tidak adanya uang tunai yang cukup. “Saya dulu bekerja 12 jam sehari. Tetapi, karena kebijakan itu, sekarang saya hanya bekerja 8 jam sehari,” kata Shaji Hassan, salah satu sales di Allppey yang biasa berdagang door-to-door.

“Saya menjual panci aluminium senilai 600 rupee, tetapi membayar saya dengan 72 kelapa,” sambung Hassan. “Ada sekitar 200 rumah di Alleppey yang menjadi saya. Beberapa membayar tunai, yang lain membayar kredit, sedangkan sisanya membayar tagihan dengan hasil produksi sendiri.”

Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Hassan mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan percakapan singkat dengan media dan tidak secara mendetail. “Percakapan di telepon tersebut sangat singkat,” kata Hassan.

Media di India memang tidak asing dengan pemotongan sudut pandang dan dramatisasi. Dan, larangan uang kertas telah memberikan sasaran empuk bagi wartawan yang tidak memiliki kredibilitas dan hanya mencari keuntungan. Masalah yang lebih besar kemudian datang ketika banyak laporan palsu mengenai pertukaran barter diberitakan oleh media yang kemudian menghadirkan klaim bahwa ekonomi barter telah muncul di banyak kota dan desa.

Berdasarkan survei Nikkei Asia selama akhir Desember 2016 hingga awal Januari 2017, sekitar 60 responden yang ditanya mengenai efek larangan tersebut terhadap pekerjaan mereka dan kehidupan, serta pandangan mereka tentang kebijakan, dari 40 responden yang memberikan jawaban valid, 73 persen di antaranya mengakui bahwa larangan itu memengaruhi pekerjaan atau kehidupan mereka. Sementara, sekitar 54 persen menyuarakan dukungannya. Temuan itu menunjukkan, bahwa meski kebijakan itu sedikit menyakitkan, namun tetap disambut dalam rangka memerangi korupsi.

Di Kerala, dukungan kebijakan tampaknya terlepas dari afiliasi politik. Sekitar 82 persen dari responden mendukung pemerintahan Partai Komunis di India, dan tidak memiliki afiliasi apa pun untuk Partai Bharatiya Janata Modi. Namun, 50 persen di antaranya mendukung kebijakan larangan uang kertas. “Larangan tersebut adalah langkah baik untuk memulihkan ‘uang hitam’,” ujar Phillip, salah satu nelayan sarden.

Loading...