Masih Kontroversi, Tarif Pajak BPHTB Terbaru Turun dari 5% Jadi 2,5%

Jakarta pusat melalui kebijakan jilid XI menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan (BPHTB) untuk DIRE.

“Penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Insentif dan Kemudahan di daerah, yang antara lain mengatur penurunan tarif BPHTB dari maksimum 5 persen menjadi 1 persen bagi tanah dan bangunan yang menjadi aset DIRE,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Menurut Darmin, percepatan pengembangan DIRE di Indonesia dilakukan untuk mendorong pendalaman sektor melalui peningkatan kapitalisasi pasar modal. “Kebijakan ini juga dapat memperkuat peran bursa efek sebagai alternatif sumber dana jangka panjang,” jelas Darmin.

Meski pemerintah pusat sudah menetapkan aturan terkait penurunan tarif BPHTB dari 5% menjadi 2,5%, masih banyak wilayah yang mempertahankan tarif BPHTB di kisaran 5%, misalnya saja Batam. “Kebijakan Jilid XI ini sifatnya hanya imbauan saja,” ucap anggota Komisi II DPRD Batam, Aman.

“Kita harus melihat daerahnya juga. Apakah Batam yang propertinya sangat menggiurkan juga harus diturunkan. Jumlahnya sangat luar biasa. Tak masalah pajak BPHTB kita di angka 5 persen,” imbuh Aman.

Demikian pula di Surabaya, kebijakan penurunan tarif pajak BPHTB hingga kini juga belum diterapkan, padahal aturan tersebut sudah tercantum dalam Perda Nomor 11/2011 tentang pajak BPHTB. “Untuk bisa menurunkan diperlukan mekanisme undang-undang dan perda, meski ekonomi mengharapkan pemerintah daerah menurunkan tarif pajak BPHTP,” ujar Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemkot Surabaya, Yusron Sumartono.

Berbeda dari Surabaya dan Batam, Pemprov DKI Jakarta justru sudah bersiap untuk melakukan revisi Perda No. 18/2010 tentang BPHTB dari 5% menjadi 2,5% dan DIRE menjadi 1%. Rencana penurunan tarif BPHTB tentu saja dapat menjadi sentimen untuk para pengembang dan dapat mendorong kinerja sektor di Jakarta.

“Namun di sisi lain, penurunan tarif BPHTB berpotensi menurunkan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta,” ujar analis HP Financials. Realisasi penerimaan BPHTB DKI Jakarta selama tahun 2016 mencapai Rp 3,9 triliun, di bawah target yang telah ditetapkan, yakni Rp 5,15 triliun.

Loading...