IPO Marak, Masih Gagal Selamatkan Ekonomi Indonesia Imbas COVID-19

Maraknya IPO gagal selamatkan ekonomi Indonesia - www.medcom.id

JAKARTA – Di tengah pandemi corona, tampaknya minat yang siap go publik dalam pipeline penawaran saham umum semakin tinggi. Ketika coronavirus menjatuhkan IPO di tempat lain, 27 pendatang baru justru telah terdaftar di pasar modal Jakarta hingga awal Mei 2020. Sayangnya, demam IPO ini mungkin tidak dapat menyembunyikan ekonomi dalam negeri yang memburuk akibat hantaman COVID-19.

“Pendekatan Presiden yang tidak stabil terhadap wabah COVID-19 merupakan simbol dari masalah tersebut,” tulis William Pesek, jurnalis yang berbasis di Tokyo, dalam sebuah kolom di Nikkei. “Penanganan virus corona oleh Jokowi mirip Presiden AS, Donald Trump. Ia bereaksi lambat dan lebih memilih mempertahankan pertumbuhan ekonomi daripada lockdown ketat. Dia merekomendasikan obat herbal yang belum terbukti, sementara menteri kesehatannya melantunkan kekuatan doa.”

Menurut Pesek, Jokowi, bagaimanapun, hampir mustahil untuk menyelesaikan rencana 370 miliar untuk membangun jalan, kereta api, pelabuhan, dan jaringan listrik yang lebih baik. Meningkatkan hubungan antara 17.000 pulau di memang sangat penting guna meningkatkan daya saing dan standar hidup serta berhasil dalam rencananya untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

Enam tahun menjabat sebagai presiden Indonesia, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan bahwa peran BUMN di Indonesia lebih dominan daripada negara mana pun di luar China. Kesulitan ini membuat penjajaran yang cukup dengan demam IPO mengumpulkan berita utama di .

Menurut analisis Nikkei Asian Review, hasil selama kuartal pertama berjumlah sekitar 200 juta AS, jauh dibandingkan dengan angka 2,3 miliar AS di Thailand, menurut firma jasa profesional EY selama periode itu, atau bahkan 500 juta AS Singapura. Namun, setiap IPO pada saat pasar global sedang goncang adalah kemenangan, yang artinya peluang untuk menumbuhkan sektor swasta. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan rasio kapitalisasi pasar Indonesia terhadap PDB.

“Sayangnya, ekonomi yang mendasarinya menjadi masalah,” sambung Pesek. “Awalnya, Jokowi mencetak beberapa kemenangan reformasi, termasuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan pengumpulan pajak, dan mengekang birokrasi. Namun, ia lambat untuk memodernisasi undang-undang perburuhan. Dia juga tidak berani menangani hukum tentang tanah, energi, atau sistem peradilan. Dia memperlambat berjalan di bidang pendidikan dan layanan kesehatan, kurangnya fokus yang membuat Indonesia lebih rentan daripada tetangga ketika wabah corona menyerang Asia.”

Satu kegagalan yang tidak dapat disalahkan Jokowi pada pandemi ini, sambung Pesek, adalah tidak menghasilkan pertumbuhan tahunan 7% yang ia janjikan. Tingkat 5% pada tahun 2019 adalah yang paling lambat sejak tahun 2015. “Sekarang, negara terpadat keempat di dunia berisiko resesi yang mendalam, yang disebut IMF sebagai Great Lockdown. Dalam skenario kasus terbaik, IMF berpikir ekonomi Indonesia akan tumbuh 0,5% pada tahun 2020,” tambah Pesek.

COVID-19, bisa dibilang, menemukan ekonomi dengan kondisi yang sudah ada sebelumnya dan mengeksploitasi mereka dengan kejam. Anggaran kronis dan defisit transaksi berjalan membuat neraca nasional dan kurs sangat rentan. Peran sektor pemerintah yang terlalu besar menawarkan Jokowi pilihan yang tidak menyenangkan, dana talangan besar pemerintah atau gelombang gagal bayar yang membahayakan peringkat tingkat investasi.

Bulan lalu, S&P Global Ratings mengeluarkan peringatan kesehatan ekonomi di Indonesia, memotong prospek peringkatnya. Dengan peringkat utang asing jangka panjang BBB, hanya dua langkah di atas terburuk, pemerintahan Jokowi harus melangkah dengan hati-hati. “Ketika coronavirus memaparkan titik-titik lemah Indonesia, Jokowi harus menerapkan reformasi vital pada ekonomi saat kesehatan memburuk. Itu bisa mendatangkan malapetaka untuk IPO Jakarta,” pungkas Pesek.

Loading...