Gencatan Senjata, Mahmoud Abbas Dituntut Mundur sebagai Presiden Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (sumber: shalom.it)Presiden Palestina Mahmoud Abbas (sumber: shalom.it)

Ketika gencatan senjata setelah agresi baru-baru ini dicapai pada 20 Mei kemarin, orang-orang di wilayah , Tepi Barat, dan Gaza merayakannya secara luas. Namun, sejumlah warga menuntut Presiden saat ini, Mahmoud Abbas, mengundurkan diri dari jabatannya, salah satunya karena dianggap tidak mengambil peran lebih aktif dalam menangani agresi .

Seperti diwartakan TRT World, pada awal Mei kemarin, ketegangan Israel dan Palestina mencapai titik didih ketika tentara Israel memasuki kompleks Masjid al Aqsa di Yerusalem dan menyerang pengunjuk rasa dan jamaah. Hamas, kelompok yang mengontrol Gaza, lantas memperingatkan Tel Aviv untuk menarik pasukan mereka.

Kelompok itu menembakkan roket pertama setelah tentara Israel menyerbu masjid pada malam yang dianggap paling suci tahun ini. Di Gaza, pemboman tanpa henti Israel menewaskan lebih dari 200 orang, sedangkan roket Hamas menewaskan 12 orang di Israel, hingga akhirnya tercapai gencatan senjata. Meski demikian, masyarakat Palestina tidak senang dengan kepemimpinannya.

Setelah gencatan senjata tercapai, keesokan paginya, kompleks Masjid al Aqsa bergema dengan kerumunan orang Palestina yang meneriakkan ‘Orang-orang ingin menggulingkan (presiden)’. Partai Fatah yang dipimpinnya mendominasi pemerintahan Otoritas Palestina dan hanya menjalankan otonomi terbatas. “Umat Muslim di seluruh dunia juga tidak menginginkan Abu Mazen yang diam di depan tirani Zionis,” kata seorang pengguna Twitter mengacu pada Abbas.

Para pengunjuk rasa dan aktivis Palestina telah lama menuduh Abbas tidak mengambil peran lebih aktif dalam menangani serangan Israel. Alih-alih memberikan pujian kepada Otoritas Palestina yang dipimpin Abbas, banyak yang yakin bahwa itu adalah pemberontakan tanpa pemimpin yang menciptakan dorongan untuk gencatan senjata. Ini memang bukan pertama kalinya pasukan Israel membombardir Gaza. Namun, kali ini ada koordinasi yang dipimpin pemuda yang signifikan di Tepi Barat, khususnya di Yerusalem Timur yang diduduki.

Unjuk rasa warga Palestina (sumber: timesofisrael.com)

warga Palestina (sumber: timesofisrael.com)

Sebelum Israel menyerbu kompleks al Aqsa, sebuah lingkungan kecil di Yerusalem Timur, Sheikh Jarrah, menjadi saksi perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari penduduknya yang masih muda. Pada April lalu, pengadilan Israel memerintahkan pengusiran paksa warga di lingkungan itu. Dalam praktiknya, itu berarti menyerahkan rumah mereka kepada pemukim Yahudi, yang dikawal polisi Israel.

Insiden ini mendapat liputan luas di media sosial, disusul media arus utama lainnya berkat warga muda seperti Mohammed al Kurd dan Muna al Kurd. Pengunjuk rasa terus mengunggah pembaruan, mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan di lingkungan mereka. Keluarga Kurdi berada di garis depan dalam mengorganisasi protes yang akhirnya memaksa Mahkamah Agung Israel untuk menunda keputusan penggusuran paksa.

Ini bukan pertama kalinya warga Palestina mengungkapkan kekesalannya terhadap Mahmoud Abbas. Masa jabatan pemimpin berusia 85 tahun itu sebenarnya berakhir pada 2009, tetapi dia terus memerintah melalui dekrit selama 12 tahun. Di antara warga yang frustrasi dan mendambakan perubahan, sentimen telah membengkak menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 31 Juli. Namun, menunda pemungutan suara sampai Israel mengizinkan warga Palestina di Yerusalem Timur untuk berpartisipasi.

Beberapa orang berpendapat bahwa keputusannya diambil, salah satunya terutama karena munculnya saingan signifikan yang dapat menantang posisinya di dalam partai. Ia adalah Nasser al Qudwa, keponakan Yasser Arafat, yang mendirikan Fatah dan pemimpin pertama dalam partai, dan Mohammed Dahlan, seorang tokoh kontroversial di pengasingan.

Loading...