Lindungi Pekerja Jangka Pendek, Filipina & ASEAN Tekan Perusahaan Besar

Pekerja Filipina - indonesia.ucanews.comPekerja Filipina - indonesia.ucanews.com

MANILA – Filipina telah bergabung dengan jajaran -negara lainnya untuk menyusun kembali undang-undang dan praktik ketenagakerjaan mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan pekerja dari perusahaan, termasuk bisnis besar, yang mempekerjakan mereka dengan durasi yang pendek.

Menurut yang diturunkan , undang-undang ketenagakerjaan Filipina sebenarnya mengharuskan pekerja kontrak dijadikan pekerja tetap setelah melalui masa percobaan selama enam bulan. Tetapi, banyak perusahaan, terutama restoran, retail, dan produsen, menghindari aturan ini dengan memecat pekerja mereka setelah lima bulan, lalu mempekerjakan staf baru.

Praktik ini, yang dikenal sebagai ‘endo’ atau kependekan dari end of contract, membuat biaya turun dan memungkinkan bisnis lebih mudah menyesuaikan penggajian sesuai . Presiden Rodrigo Duterte sebenarnya telah berjanji untuk menghilangkan endo selama kampanye tahun 2016. Namun, kemajuan yang lambat memacu Manila untuk meningkatkan tekanan. “ tidak akan beristirahat sampai kita mengakhiri praktik perburuhan yang memalukan ini,” katanya dalam pidato May Day.

Departemen tenaga kerja setempat baru-baru ini mencatat 20 perusahaan yang diketahui melakukan praktik ‘karyawan jangka pendek’. Jollibee Foods, operator jaringan makanan cepat saji terbesar di negara itu, berada di urutan teratas dengan 14.960 pekerja endo. Dole Filipina, sebuah unit penjualan rumah milik Itochu asal Jepang, menempati peringkat kedua dengan 10.521 pekerja, diikuti oleh Philippine Long Distance Telephone (PLDT) dengan 8.310 pekerja.

Beberapa bisnis lokal telah menolak tuntutan pemerintah. Jollibee menanggapi perintah untuk mengubah lebih dari 6.000 pekerja menjadi staf reguler dengan mengajukan keberatan, namun departemen tenaga kerja telah menolak banding serupa oleh PLDT. Keduanya sebelumnya berpendapat bahwa penggunaan pekerja sistem kontrak tidak melanggar hukum.

Kebijakan yang diambil oleh Manila sejalan dengan kecenderungan untuk memperluas perlindungan pekerja di kawasan Asia Tenggara. Perusahaan asing yang beroperasi di wilayah ini mungkin perlu berpikir dari sekadar mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang rendah, dan mulai mengembangkan bakat untuk jangka panjang.

Aturan tenaga kerja di Vietnam yang direvisi dan mulai berlaku pada tahun 2013, termasuk ketentuan untuk outsourcing yang membatasi praktik untuk 17 industri tertentu dan cap kontrak pada satu tahun. Sementara, Indonesia mengizinkan outsourcing hanya dalam lima bidang, seperti layanan keamanan, sedangkan Thailand sejak 2008 sudah melarang diskriminasi upah antara staf kontrak dan karyawan reguler yang melakukan pekerjaan yang sama.

Bagi banyak bisnis, perlindungan pekerja menjadi penting untuk memperluas . Ketika industri perikanan Thailand ditemukan menggunakan kerja paksa, negara-negara Barat mengancam langkah-langkah seperti melarang makanan laut Thailand, mengutip penyalahgunaan hak asasi manusia. “Tren negara-negara Asia Tenggara memperkuat perlindungan pekerja tidak dapat dihindari,” tutur Toshihiro Kurozawa, dari JAC Recruitment, Jepang.

Loading...