Berambisi Jadi Pemimpin Nuklir, Limbah Indonesia Bahayakan ASEAN?

Teknologi Reaktor Nuklir - singularityhub.comTeknologi Reaktor Nuklir - singularityhub.com

JAKARTA – Indonesia sepertinya mengambil langkah untuk menghidupkan kembali ambisi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sayangnya, terlepas dari ambisi nuklirnya, ini belum memiliki untuk mengelola pembuangan limbah, yang dapat menjadi bencana bagi Tenggara.

Dilansir dari TRT World, pada Februari 2020, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan , Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka menyatakan bahwa negara-negara kuat seperti AS tidak melihat Indonesia sebagai pemain yang serius karena kurangnya senjata nuklir. Pernyataannya dengan cepat menjadi berita utama. Pensiunan jenderal Angkatan Darat bintang empat ini memang pendukung utama di balik minat dalam memperoleh reaktor nuklir untuk memanfaatkan kekayaan mineral Indonesia.

Namun, jika Indonesia mengambil jalur nuklir, itu akan menjadi penyimpangan besar dari kebijakan luar negeri . Secara historis, Indonesia menyelenggarakan Konferensi Bandung pada tahun 1955 yang memunculkan Gerakan Non-Blok (GNB), perkumpulan negara-negara Afrika dan Asia yang secara kolektif memilih untuk tidak bergabung dengan AS atau Rusia selama perang dingin.

Pada Juni 2020, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung, membahas pendirian kantor wilayah kementerian di sana, dan itu bukan kebetulan. Tidak terlalu jauh dari pantai timur Sumatera, pulau-pulau tersebut memiliki hampir 95 persen dari thorium. Thorium memang tidak dapat digunakan di reaktor nuklir tradisional. Namun, jika dicampur neutron, itu akan berubah menjadi uranium-233, bahan untuk reaktor nuklir canggih. Kemudian, pada Juli 2020, Prabowo bertemu Luhut, yang dikabarkan membahas penggunaan unsur timah dan logam tanah jarang.

Sebagai permulaan, Kementerian Pertahanan tampaknya tertarik untuk mengembangkan reaktor garam cair berukuran kecil dengan output pembangkit listrik 50 Megawatt untuk menggerakkan kendaraan laut. Propulsi bertenaga nuklir secara signifikan memperpanjang misi angkatan laut tanpa perlu sering mengisi bahan bakar yang dibutuhkan kapal diesel.

Namun, di luar retorika, masih harus dilihat bagaimana Indonesia akan memanfaatkan keahlian nuklir lokalnya dan kapasitas industri. Meskipun reaktor garam cair relatif aman, serta mudah dan murah untuk dibangun, BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional) memperkirakan reaktor itu hanya dapat beroperasi setelah tahun 2040.

Mengingat kurangnya kapasitas domestik untuk mewujudkan ambisi nuklirnya, Kementerian Pertahanan menandatangani kesepakatan dengan nuklir yang berbasis di AS, ThorCon International, pada Juli 2020 untuk bersama-sama meneliti dan mengembangkan reaktor garam cair thorium kecil, dan itu adalah kesepakatan yang mahal. Awalnya, Thorcon mengusulkan investasi 1,2 miliar dolar AS ke pembangkit listrik tenaga nuklir terapung yang lebih besar, 500 Megawatt, untuk Indonesia pada Maret 2019.

Sayangnya, merujuk bencana penyimpanan limbah nuklir baru-baru ini, sejumlah kritikus menilai Indonesia belum siap dengan tenaga nuklir. Pada akhir Januari 2020, BATAN mulai menyelidiki rekor level radiasi di kota satelit Jakarta. Area spesifik yang dimaksud adalah kompleks yang menampung reaktor riset milik BATAN. Tingkat radiasi dari cesium-137 yang dibuang mencapai rekor 680 milisievert per jam. Itu sama dengan tingkat maksimum radiasi yang dialami pekerja saat krisis Fukushima tahun 2011 di Jepang.

Lebih berbahaya lagi, para pemangku kepentingan nuklir Indonesia secara tradisional mengalami kesulitan dalam menjual ide energi kepada konstituen mereka. Pasalnya, ada ketakutan yang meluas atas Indonesia yang rentan terhadap gempa bumi dan aktivitas vulkanik mengingat posisinya yang unik di dalam Cincin Api Pasifik. Bagi pembuat kebijakan, ini membuat frustrasi mengingat sumber daya yang tersedia melimpah untuk energi nuklir.

Selama masa jabatannya, Presiden Soekarno (1945-1967) sebenarnya sempat mempertimbangkan senjata nuklir selama tahun 1960-an. Setelah lengser dari kekuasaan pada tahun 1967, Indonesia menyetujui sejumlah perjanjian internasional yang mengikatnya pada non-proliferasi dan penggunaan energi nuklir secara damai.

Jika Indonesia memutuskan untuk menggunakan jalur nuklir penuh, kemungkinan akan sulit untuk melacak tindakannya. Badan pengawas dan inspeksi nuklir tidak hanya harus mengidentifikasi deposit uranium dan melacaknya setelah ditambang, tetapi juga harus memeriksa thorium, serta sumber daya uranium alternatif seperti batuan fosfat, monasit, serpih hitam, lignit, dan unsur tanah, yang sering ditambang bersamaan dengan timah dan batubara.

Di sisi lain, Indonesia mendorong basis industri dan ilmiahnya untuk menguasai teknologi pemurnian dan pemisahan bijih. Sementara itu, para ilmuwan sedang melakukan sejumlah besar penelitian tentang ekstraksi uranium dan thorium dari sumber alternatif seperti monasit. Mempersiapkan langkah ke depan, Indonesia menerapkan revisi besar-besaran pada undang-undang pertambangan, sambil memberikan izin-izin baru yang memungkinkan penambangan bahan radioaktif.

Jalan alternatif Indonesia menuju energi nuklir ini meningkatkan kekhawatiran tentang apa yang terjadi jika bahan nuklir yang tidak bisa dipesan mencapai pihak ketiga yang berbahaya. Hal ini mendorong badan-badan global untuk melacak negara-negara ambisius nuklir dengan sumber daya yang cukup untuk merealisasikannya, tetapi memiliki pemerintah dan institusi yang lemah.

Meski begitu, bagi Indonesia, nuklir lebih dari sekadar modernisasi. Permintaan listrik terus tumbuh dengan rata-rata 6,2 persen setiap tahun, dan sumber bahan bakar tradisional hampir tidak dapat memenuhi. Ini juga tentang membuktikan bahwa mereka adalah pemimpin nuklir di ASEAN, bersaing dengan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Di ASEAN, membangun reaktor nuklir komersial dapat meningkatkan prestise regional suatu negara, terlepas dari risiko dan kurangnya kemampuan untuk mengelolanya.

Loading...