Langgar Hak Muslim, Koalisi HAM Minta Uni Eropa Selidiki Prancis

Ilustrasi: demo muslim Prancis (sumber: insamer.com)Ilustrasi: demo muslim Prancis (sumber: insamer.com)

PARIS – Sebuah koalisi dari organisasi hak asasi manusia meminta Presiden , Ursula von der Leyen, untuk memastikan bahwa menghormati supremasi ketika berurusan dengan penduduk di negara tersebut. Koalisi yang terdiri dari 25 organisasi masyarakat sipil dan LSM yang mencakup 11 negara juga meminta Uni Eropa menyelidiki Prancis atas perlakuannya terhadap warga .

Seperti diwartakan TRT World, koalisi, yang mencakup Council of France’s Black Associations, Collective Against Islamophobia in the Netherlands, dan CAGE (organisasi hak asasi manusia yang berbasis di Inggris), telah meminta Uni Eropa untuk mengambil tindakan segera terhadap Prancis karena yang disponsori negara, serta pemberlakuan piagam yang diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia.

Prancis memang telah lama memiliki pendekatan yang tidak nyaman terhadap dan populasi Muslim. Negara itu melarang jilbab di menengah pada tahun 2004. Presiden Prancis kala itu, Jacques Chirac, menyebut jilbab sebagai simbol ‘agresif’ yang tidak lagi ‘ditoleransi’. Sejak itu, setiap presiden Prancis berturut-turut telah memilih pendekatan konfrontatif terhadap 5,4 juta Muslim di Negeri Anggur.

Sekarang, koalisi dari organisasi masyarakat sipil sedang berusaha untuk menarik perhatian tokoh tertinggi Uni Eropa, dengan alasan bahwa populasi Muslim di negara itu ‘tidak memiliki solusi yang nyata atau efektif dalam sistem hukum Prancis untuk menghentikan berlanjutnya Islamofobia struktural dan sistemik oleh Prancis.

Emmanuel Macron (sumber: aa.com.tr)
Emmanuel Macron (sumber: aa.com.tr)

Pengumuman Presiden Prancis, Emmanuel Macron, baru-baru ini bahwa dia ingin melihat ‘Charter of Imams’ diberlakukan, yang akan menjadi seperangkat prinsip yang mendefinisikan ‘Islam di Prancis’ telah dikutuk oleh populasi Muslim di negara itu. Koalisi masyarakat sipil memperingatkan Presiden Uni Eropa bahwa piagam semacam itu melanggar hak-hak agama, politik, dan sipil warga Muslim Prancis.

Charter of Imams pada dasarnya diskriminatif karena secara eksklusif menuntut komunitas Muslim untuk menandatanganinya. Umat Muslim harus secara ekspresif membuktikan melalui kontrak khusus bahwa mereka mendukung ‘nilai-nilai republik’ negara. “Presiden Komisi Eropa harus campur tangan untuk tidak membiarkan preseden yang akan menimbulkan kerusakan jangka panjang, tidak hanya bagi Muslim, tetapi komunitas lain di Prancis,” bunyi pernyataan itu.

Pada tahun 2020, pemerintah Prancis mulai menyelidiki 51 badan amal, sebagian besar Muslim, dan bermaksud membubarkan mereka. Badan amal Muslim terbesar di negara itu tiba-tiba ditutup pada November tahun lalu, alih-alih melalui proses peradilan, tetapi oleh Menteri Dalam Negeri Prancis yang semakin berhaluan kanan, Gerald Darmanin.

Menurut koalisi yang mengajukan banding ke Uni Eropa, komunitas Muslim pada tahun 2020 melihat ‘serangan’ oleh negara yang bertekad untuk membungkam komunitas yang mengakibatkan penutupan tiga sekolah, madrasah, dan bisnis milik Muslim. Pada Desember tahun lalu, satu-satunya sekolah Muslim di Paris yang melayani umat Islam ditutup oleh pihak berwenang karena siswi Muslim diizinkan mengenakan jilbab.

Baru-baru ini, Darmanin bahkan mengejutkan Marine Le Pen dalam suatu debat di televisi, menuduh pemimpin sayap kanan itu bersikap ‘lunak terhadap Islam’. Organisasi hak asasi manusia secara langsung mengimbau Uni Eropa untuk menyelidiki motif di balik rentetan ‘pelanggaran hak asasi manusia serius’ Prancis dan memastikan bahwa negara melakukan semua upaya untuk memberlakukan undang-undang untuk mencegah diskriminasi terhadap Muslim.

Loading...