Laju Ekonomi Global Melambat, PM Cina Desak Negara G20 Perbaiki Kerjasama

Shanghai, – Jelang pertemuan puncak G20 di Cina bertemakan “Ekonomi Dunia yang Inovatif, Dinamis, Interaktif, dan Bertoleransi” yang akan dihelat pada September mendatang, PM Cina Li Keqiang menyampaikan harapannya pada negara-negara G20 untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama demi mengatasi perlambatan ekonomi global.

“Para anggota G20 harus meningkatkan koordinasi kebijakan makronya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masing-masing negara, dan pertumbuhan ekonomi global,” ujar Li dalam video sambutannya pada pertemuan dan gubernur negara G20 di Shanghai, kemarin (27/2).

Menurut PM Li, para Anggota G20 juga hendaknya mempertimbangkan dampak kebijakan ekonomi makro-nya pada ranah demi menjaga kestabilan moneter. Ia juga menyarankan agar seluruh negara G20 mau melakukan reformasi struktur, mendukung inovasi, memperlonggar pengontrolan, mendorong persaingan, memperluas keterbukaan, serta membangkitkan pertumbuhan ekonomi.

“Kita bersama, juga hendaknya menyempurnakan pengelolaan ekonomi dan moneter global, terus mendorong reformasi badan moneter internasional, menyempurnakan sistem mata uang internasional, memperdalam kerja sama perpajakan internasional dan membentuk sistem ekonomi internasional yang lebih adil, rasional dan terbuka,” kata Li.

Menanggapi pernyataan PM Cina Li Keqiang, Indonesia melalui Menteri Keuangan Bambang menilai bahwa negara-negara G20 harus memprioritaskan inisiatif base erosion and profit shifting (BEPS) serta rencana pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information – AEOI) yang selama ini menjadi tantangan implementasi kerjasama perpajakan internasional.

Apalagi, kondisi ini diperparah dengan semakin menurunnya harga komoditas strategis seperti bumi, yang kemudian mempengaruhi prospek pertumbuhan di negara berkembang maupun negara maju sekalipun.

“Batas waktu implementasi AEOI yang telah disepakati yaitu tahun 2017 untuk negara early adopters dan paling lambat tahun 2018 dapat terlaksana dengan penuh, dan mengharapkan nantinya tidak ada negara yang meminta pengecualian dari pelaksanaan AEOI tersebut untuk menghindari pertukaran informasi di bidang perpajakan antar negara,” tutur Bambang ketika dimintai keterangan saat berkunjung ke Cina.

Loading...