Konflik Politik Domestik Ancam Stabilitas Pertumbuhan Asia Tenggara

Aung San Suu Kyi - www.ndtv.comAung San Suu Kyi - www.ndtv.com

JAKARTA – Tahun 2019 bisa dikatakan sebagai masa yang menantang bagi sejumlah negara di . Terlepas dari yang masih kuat, investasi yang sehat, dan ikatan yang terus tumbuh, ketidakpastian kondisi politik tampaknya dapat mengancam stabilitas di sepuluh negara anggota .

“Apa yang tampak seperti transisi politik di Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Indonesia baru-baru ini menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian ketika elit-elit yang bertengkar karena isu-isu korupsi, identitas, dan ketidaksetaraan,” ujar Michael Vatikiotis, direktur Asia untuk Centre for Humanitarian Dialogue, dilansir Nikkei. “Di Myanmar dan Filipina, transisi demokrasi telah berubah menjadi penindasan keamanan represif yang disponsori negara.”

Sementara, di Thailand, enam tahun setelah militer melakukan intervensi untuk mengakhiri periode konflik politik, pemilihan akhirnya dijadwalkan pada akhir Maret. Ada harapan untuk kembali ke pemerintahan yang terpilih secara demokratis. Tetapi, ketika Puteri Ubolratana, kakak perempuan Raja Vajiralongkorn, mencalonkan diri sebagai perdana menteri di bawah partai yang didukung oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan, perpecahan mendalam di kalangan elit Thailand terjadi.

“Pemilu Thailand mungkin akan berlangsung pada tanggal 24 Maret,” sambung Vatikiotis. “Tetapi, tidak ada yang percaya hasilnya akan menghasilkan stabilitas. Hasil yang paling mungkin adalah koalisi yang lemah dari tokoh-tokoh yang didukung militer dan partai-partai kecil yang konservatif, yang akan membuat tidak puas mayoritas orang yang secara historis mendukung partai Thaksin.”

Di negara tetangga, Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen, yang sekarang menjadi pemimpin terpilih terlama di Asia Tenggara, awalnya muncul tanpa cedera setelah pemilihan yang cacat tahun lalu. Tetapi, keputusan Uni Eropa untuk bergerak ke arah penarikan pengaturan perdagangan preferensial yang menguntungkan industri garmen negara itu, mengancam ekonomi Kamboja yang tumbuh mendekati 7% pada tahun 2018.

Sementara, di Indonesia, kampanye untuk pemilihan parlemen dan presiden yang dijadwalkan pada pertengahan April sedang berlangsung. Meskipun proses pemilihan telah stabil dan rutin, dengan Indonesia telah memilih dua presiden secara damai sejak 2004, yang dikhawatirkan adalah bahwa demokrasi negara yang semakin kacau-balau memungkinkan elemen-elemen ultra-nasionalis dan ekstremis keagamaan untuk mendorong agenda mereka.

Masalah-masalah sosial dan ekonomi di Indonesia memberikan banyak keresahan jika kenaikan harga dan pengangguran kaum muda tidak dapat diatasi. Sebagian besar ketidakpuasan dapat disalurkan melalui kekuatan Islam konservatif. Menurut novelis Eka Kurniawan dalam The New York Times, siapa pun yang menang nantinya, kelompok Islam konservatif, yang didukung oleh kelompok radikal, ‘sebenarnya yang memenangi pemilihan’.

Apa yang dikatakan oleh hasil pemilu ini adalah bahwa demokrasi di Asia Tenggara, meskipun telah berurat dan berakar, jauh dari kata mapan, dengan masalah mendalam di tingkat sosial dan elit sering menyertai perubahan politik yang memengaruhi stabilitas. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah perjuangan keras untuk kebebasan sekarang telah berbalik.

Baik Myanmar dan Filipina telah mengalami perjuangan yang panjang pada waktu yang berbeda untuk menggantikan kediktatoran dengan demokrasi. Namun, kedua negara malah mengalami penindasan di bawah pemimpin terpilih. Kebebasan berekspresi adalah salah satu dividen paling awal dari transisi bertahap dari pemerintahan militer di Myanmar setelah 2011. Jadi, sangat mengecewakan melihat pemerintah yang dipimpin oleh mantan ikon demokrasi dan HAM, Aung San Suu Kyi, membalikkan tren setelah dia terpilih pada tahun 2015.

Tak satu pun dari perkembangan yang meresahkan ini tampaknya mengancam salah satu negara dengan keruntuhan, tetapi mereka membawa masalah di depan. Transparansi, integritas pemerintah, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial adalah semua faktor penting yang mendukung berlanjutnya stabilitas ekonomi. Tetapi, pemerintah di seluruh Asia Tenggara gagal memenuhi indikator-indikator kunci ini.

“Dengan menentang peningkatan konfrontasi antara dan , peran kolektif negara-negara Asia Tenggara sebagai platform yang stabil untuk pertumbuhan ekonomi regional menjadi semakin penting,” lanjut Vatikiotis. “Sangat penting dalam konteks ini bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengesampingkan gejolak domestik dan menunjukkan kesatuan tujuan.”

Loading...