Konflik Kerajaan Yordania Diintervensi Asing, AS Ambil Untung?

Abdullah II, Raja Yordania - www.timesofisrael.comAbdullah II, Raja Yordania - www.timesofisrael.com

AMMAN – Yordania mengklaim bahwa ada campur tangan pihak atas peristiwa penangkapan dan tokoh elit tertentu. Terlepas dari apakah klaim itu terbukti benar atau tidak, krisis tersebut akan memungkinkan AS untuk melakukan kalibrasi ulang persahabatan mereka dengan Hashemite, mengingat vitalnya Yordania untuk kepentingan Washington di Timur Tengah.

Seperti diwartakan TRT World, publik global mulai memperhatikan situasi Yordania menyusul berita dugaan tahanan rumah mantan Putra Mahkota Kerajaan, Hamzah bin Al Hussein, dan penangkapan setidaknya 16 orang dalam lingkarannya, termasuk Bassem Awadallah, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pengadilan kerajaan. Masih belum jelas apakah Putra Mahkota Hamzah merupakan tahanan rumah atau tidak.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memaparkan bahwa telah melacak Pangeran Hamzah dan rekan-rekannya dan menggagalkan dugaan persekongkolan ini. Safadi juga mengatakan bahwa pemerintah Yordania percaya pihak asing terkait dengan plot ini untuk mengguncang .

Sayangnya, tidak semua fakta terungkap dengan jelas. Meskipun para di Amman tidak pernah menggunakan kata ‘kudeta’, apakah pemerintah Yordania mencegahnya? Apakah ini benar-benar urusan internal Yordania, atau apakah elemen asing terlibat seperti yang dituduhkan oleh di Amman? Jika benar, siapa pihak asing yang diklaim terlibat tersebut?

Pangeran Hamzah, yang merupakan putra mahkota mulai tahun 1999 hingga pemecatannya oleh Raja Abdullah II pada 2004, mengeluarkan dua video. Dalam video tersebut, dia mengatakan bahwa dia tidak bekerja dengan kekuatan asing untuk melawan Yordania dan bahwa dia dihukum karena kritiknya terhadap pemerintah. Menurut dakwaannya terhadap pemerintah Yordania, tidak ada yang dapat berbicara atau mengungkapkan pendapat tentang apa pun tanpa ditindas, ditangkap, dilecehkan, dan diancam.

Perseteruan antara Raja Abdullah II dan saudara tirinya menggambarkan masa-masa sulit yang dihadapi Yordania. Pangeran Hamzah, yang aktif di media sosial, telah menunjukkan simpati kepada banyak warga yang hidupnya menderita karena pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang buruk. Dia tidak segan-segan mengkritik pemerintah atas apa yang dia anggap salah urus, korupsi, nepotisme, dan pemerintahan yang buruk.

Dalam beberapa pekan terakhir, Herak (sekelompok tokoh suku) telah menuntut protes sebagai tanggapan atas korupsi pemerintah ketika Covid-19 merugikan perekonomian dengan meningkatkan pengangguran dan mendorong lebih banyak warga ke dalam kemiskinan. Pihak berwenang di kerajaan bereaksi dengan menindak beberapa demonstran ini dan Hamzah dituduh berusaha untuk menggalang elemen suku di Yordania guna melawan pemerintah yang berkuasa.

Beberapa diplomat dari negara-negara Barat dan Arab dilaporkan menyatakan keraguan tentang rencana kudeta, menolak pembicaraan seperti itu hanya berdasarkan desas-desus. Selain itu, para diplomat ini menunjuk pada tidak adanya militer Yordania dalam dugaan plot kudeta, menggarisbawahi betapa tidak mungkin ada ancaman kudeta fisik yang kredibel terhadap Raja Yordania.

Sejauh ini, pemerintah Yordania belum menyertakan bukti atas klaim mereka tentang pihak asing yang berupaya mengguncang kerajaan. Apakah mereka akhirnya akan menunjukkan jarinya ke negara lain di kawasan itu, masih diragukan. Meskipun demikian, para pakar sibuk berspekulasi tentang kekuatan mana yang mungkin terlibat dalam plot ‘jahat’ yang diklaim untuk mengguncang Kerajaan Hashemite.

Karena hubungan Awadallah dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), beberapa analis telah mengangkat kemungkinan Riyadh dan/atau Abu Dhabi menjadi tersangka. Secara lebih umum, karena bertetangga dengan Yordania dan sejarah intervensi Mohammed bin Salman dalam urusan internal negara Arab lainnya, spekulasi telah marak tentang keterlibatan Riyadh, tetapi belum ada bukti.

Salah satu alasan mengapa banyak yang skeptis tentang tuduhan serius plot destabilisasi yang didukung asing berkaitan dengan sifat kebijakan luar negeri Amman. Yordania berusaha untuk menghindari menciptakan musuh di wilayah tersebut dan menyeimbangkan dirinya secara geopolitik, yang digarisbawahi oleh posisi negara antara Qatar dan blok Arab Saudi/UEA di tengah blokade Doha.

Terlepas dari pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan asing dalam dugaan komplotan untuk melemahkan kerajaan, semua anggota GCC, Mesir, Irak, Israel, Maroko, Turki, dan Yaman mendukung Raja Abdullah II. Dukungan untuk penguasa Yordania juga datang dari luar wilayah, dengan AS dan Inggris memberikan dukungan mutlak dan tegas mereka kepada raja.

Dari perspektif Washington, Yordania selama beberapa dekade telah mewakili monarki ‘moderat’ dan pro-Barat yang melayani peran stabil di wilayah tersebut. Kerajaan Hashemite juga telah menjadi lawan bicara yang berguna antara Israel dan Palestina sejak penandatanganan perjanjian damai Yordania-Israel Wadi Araba pada tahun 1994.

Namun, hubungan Amman dan Washington sempat memburuk selama kepresidenan Donald Trump. Kemudian, ketika Joe Biden menjabat, ada harapan bahwa presiden AS tersebut mengoreksi beberapa kesalahan pendahulunya seperti yang terlihat dari perspektif Amman. “Setelah kemenangan pemilu, ada perasaan lega bahwa tahun-tahun Trump akan segera berakhir dan bahwa kebijakan Timur Tengah AS mungkin berubah, bahkan jika hanya secara bertahap,” papar Dr. Curtis R. Ryan.

“Sementara (Mesir, Arab Saudi, dan UEA) menikmati hubungan yang sangat hangat dengan Gedung Putih era Trump, Yordania selama empat tahun berada dalam posisi tidak nyaman dan tidak biasa,” sambungnya. “Raja Yordania terbiasa untuk menjalin hubungan dekat, baik secara nasional dan bahkan pada tingkat pribadi, dengan presiden AS.”

Gejolak di Yordania ini dapat menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi pemerintahan Biden. Yang pasti, situasi ini bisa memberi Gedung Putih kesempatan untuk menunjukkan dukungan kuat kepada raja, dan sejauh ini mereka sudah melakukannya. Perjanjian militer Yordania baru-baru ini dengan AS mungkin tidak terkait langsung dengan dugaan plot ini. Namun, perjanjian tersebut, yang disetujui raja saat melewati parlemen, memberi kemudahan personel AS untuk bergerak di hampir semua bagian Yordania.

Anggota parlemen dan kelompok oposisi tertentu, termasuk Front Aksi Islam, telah menyatakan keprihatinan mereka tentang perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan nasional Yordania. Di saat yang sama, beberapa suara di Yordania juga menyatakan bahwa perjanjian tersebut melanggar konstitusi negara mereka.

“Terlepas dari apa yang dipikirkan oposisi di Yordania, perjanjian ini kemungkinan besar akan semakin memastikan dukungan AS untuk Raja Abdullah II,” ujar Giorgio Cafiero, CEO Gulf State Analytics. “Seperti yang dilihat oleh pemerintahan Biden, Yordania terlalu penting sebagai ‘oasis stabilitas’ dan sekutu dekat AS. Orang dapat bertaruh bahwa kepemimpinan Yordania akan bergantung pada administrasi Biden untuk mendapatkan dukungan.”

Loading...