Kondisi Makin Keruh, Karyawan Freeport Mogok Kerja Lebih dari Sebulan

Karyawan Freeport Mogok Kerja - asia.nikkei.comKaryawan Freeport Mogok Kerja - asia.nikkei.com

Jakarta – Masalah sengketa antara Freeport dengan Indonesia mengenai hasil tambang tembaga dan saat ini makin memperdalam kekhawatiran masa depan perusahaan. Sekitar 4.000 Freeport di Indonesia mulai mogok kerja sejak 1 Mei 2017 lalu sebagai langkah protes atas keputusan perusahaan yang meminta beberapa pekerja untuk cuti sementara.

Awalnya mogok massal ini hanya dijadwalkan berlangsung selama 1 bulan, tetapi serikat pekerja di sana menyatakan bahwa pihaknya akan memperpanjang mogok kerja selama 1 bulan lagi akibat kurangnya kemajuan dalam proses negosiasi dengan pihak Freeport. Salah seorang serikat pekerja mengatakan, lebih dari 2.000 pekerja yang ikut aksi mogok tersebut telah dipecat pada (22/5) lalu.

Salah satu juru bicara Freeport Indonesia sebelumnya sempat mengatakan bahwa pekerja tersebut dianggap telah mengundurkan diri secara sukarela setelah tak menanggapi panggilan perusahaan untuk kembali bekerja. “Ini jelas adalah pelanggaran ,” kata Abraham Tandi Datu, anggota senior serikat pekerja Freeport. “Kami tidak pernah setuju untuk mengundurkan diri,” tegasnya.

Aksi mogok kerja ini menambah masalah baru pada sengketa Freeport dan pemerintah Indonesia mengenai ekspor baru yang telah diperkenalkan sejak Januari 2017 lalu. Dalam aturan baru tersebut mengharuskan Freeport mengubah lisensi baru, membangun pabrik peleburan dalam waktu 5 tahun dan melepaskan sebagian unit kepemilikan asingnya dalam waktu 10 tahun agar dapat terus mengekspor konsentrat tembaga.

Setelah dipaksa menghentikan sementara produksi pada bulan Februari, Freeport menanggapinya dengan mengurangi dan tenaga kerja mereka. Perusahaan sendiri telah memperoleh izin ekspor yang berlaku hingga Oktober dan sedang dalam proses negosiasi dengan pemerintah. Di sisi lain, IndustriALL Union yang berafiliasi dengan serikat pekerja Freeport Indonesia mengatakan jika PHK merupakan bagian dari strategi negosiasi perusahaan dengan pemerintah.

Loading...