Kiat Regulasi ‘Fleksibel’ Pemerintah untuk Membendung Arus Digital

Jakarta – Menteri Komunikasi Rudiantara duduk di tengah perdebatan sengit antara pihak taksi berbasis aplikasi online, Uber dan Grab, dengan pemilik taksi konvensional. Kementerian Komunikasi juga telah mengumpulkan sejumlah perusahaan besar berbasis di Indonesia, tak lama berselang setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan visi berbasis Digital.

Dari hasil tanya jawab dengan Menteri Rudiantara yang dilansir oleh Nikkei (26/3), Ia mengatakan bahwa pemerintah tetap mendahulukan kepentingan . Tak dapat dipungkiri, sebagai pihak pengguna jasa menginginkan pelayanan transportasi yang lebih nyaman dan terjangkau. Untuk itu, semua pihak harus siap menyambut dinamika teknologi demi menciptakan proses yang lebih efisien.

Sebagai solusi untuk menghindari bentrok dengan penyedia jasa transportasi offline, pemerintah menawarkan pada Uber dan Grab untuk bermitra dengan koperasi. Uber dan Grab hanya bertugas sebagai penyedia teknologi informasi, dimana setiap individu yang memiliki mobil akan menjadi anggota koperasi. Peran koperasi adalah membantu memproses segala perizinan agar jasa transportasi dari perusahaan online tersebut dapat berjalan.

Ditanya mengenai aturan yang ada, Rudiantara menjawab bahwa regulasi yang tersedia belum mampu mengcover 100% dinamika yang diciptakan oleh internet. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari sektor lain untuk merevisi peraturan sehingga lebih bersifat fleksibel.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa perusahaan asing berbasis internet harus membangun perwakilan di Indonesia jika ingin usahanya tetap berjalan. Mereka dapat mendirikan perusahaan sendiri atau bekerjasama dengan operator seluler. Alasannya, untuk memberikan layanan terbaik bagi , memastikan perlindungan untuk konsumen, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan taat hukum serta pajak. Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut yang akan diikuti oleh keputusan menteri. Jika melanggar, Pemerintah akan menerapkan sanksi berupa denda hingga pencabutan hak pada perusahaan terkait.

Menyinggung visi ekonomi berbasis digital yang didengungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia akan diposisikan sebagai negara yang ramah terhadap investasi asing, tanpa mengesampingkan kepentingan lokal.

Rudiantara mengatakan pihaknya telah sempat membahas hal serupa dengan perusahaan Line, Blackberry, serta Google. Ketiga perusahaan ini menyanggupi untuk hadir secara ‘permanen’ di Indonesia melalui kantor-kantor offline.

Kementerian Komunikasi berencana membentuk komite khusus untuk mengembangkan sektor e-commerce. Ide lainnya adalah dengan melibatkan Masayoshi Son, Founder & CEO SoftBank, untuk menjadi penasihat komite pengarah tersebut. Roadmap e-commerce pun telah dirilis pada Januari lalu.

Loading...