Afghanistan Tolak Persyaratan, Kesepakatan Damai AS-Taliban Terancam

Ashraf Ghani, Presiden Afghanistan - www.moneycontrol.comAshraf Ghani, Presiden Afghanistan - www.moneycontrol.com

DOHA – Pada Sabtu (29/2) kemarin, AS dan Taliban sepakat menandatangani tahap pertama perjanjian, yang akan mengarah pada penarikan ribuan tentara AS dan dimulainya pembicaraan damai yang luas antara Afghanistan dan pemberontak. Namun, Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, mengatakan ia tidak akan berkomitmen untuk ini, membuat Taliban berencana memulai kembali ofensif terhadap pasukan Afghanistan.

Dilansir dari TRT World, menurut kesepakatan tersebut, AS dan sekutunya harus memindahkan pasukan mereka dari Afghanistan dalam waktu 14 bulan ke depan. Namun, semua pasukan asing akan pergi jika Taliban menghentikan jihad seperti Al Qaeda dan Daesh dari merencanakan serangan terhadap Washington dan sekutunya. Taliban juga harus mengirim ‘pesan yang jelas’ kepada mereka yang mengancam Barat bahwa mereka ‘tidak memiliki tempat di Afghanistan’.

Bagian lain dari perjanjian AS-Taliban adalah menyerukan pertukaran tahanan besar-besaran, sesuatu yang telah dituntut militan selama bertahun-tahun. Taliban harus membebaskan hingga 1.000 tahanan, sedangkan pemerintah Afghanistan harus membebaskan sekitar 5.000 tawanan pemberontak terhitung tanggal 10 Maret 2020, ketika pembicaraan itu seharusnya dimulai.

Ahmad Shuja Jamal, direktur jenderal untuk urusan di dewan keamanan nasional Afghanistan, menuliskan dalam sebuah tweet bahwa ini adalah kesempatan penting bagi Taliban untuk menunjukkan keseriusan mereka untuk perdamaian dan mengakhiri penderitaan rakyat Afghanistan. Sementara, Shabnam Nasimi, direktur Konservatif Friends of Afghanistan, mengatakan, menerapkan dan memverifikasi setiap langkah dalam ini akan membutuhkan diplomasi yang teliti, tetapi perjanjian ini dapat menandai titik balik utama dalam upaya untuk mengakhiri perang di Afghanistan.

Sayangnya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, yang menghadapi krisis menyusul klaim kecurangan dalam pemilihan ulang baru-baru ini, mengatakan ia tidak akan berkomitmen untuk persyaratan ini, menolak membebaskan tahanan. Akibatnya, Taliban pada Senin (2/3) kemarin menuturkan bahwa mereka akan memulai kembali operasi ofensif terhadap pasukan keamanan Afghanistan, mengakhiri gencatan senjata sebagian.

Jurnalis dan penulis Inggris, Christina Lamb OBE, yang telah secara komprehensif meliput politik Afghanistan, bilang bahwa Taliban memiliki sedikit kehilangan dari kesepakatan ini. Hingga sekarang, baik Presiden AS, Donald Trump, maupun Taliban ingin pasukan AS pergi. Masalahnya adalah bahwa 90 persen dana Afghanistan berasal dari AS, karena Taliban adalah kelompok militer. “Jadi, pertanyaannya adalah apa yang terjadi selanjutnya,” ujar Lamb.

Eksodus pasukan AS dari Afghanistan dapat meningkatkan keanggotaan Daesh, karena pejuang Taliban tidak senang dengan partisipasi kelompok mereka dalam cacat proses perdamaian. Ditambah lagi, Taliban tidak mengakui pemerintahan Afghanistan. Sebelum invasi AS, Taliban membuat orang-orang secara ketat mengikuti , anak perempuan tidak diizinkan bersekolah, perempuan memiliki akses terbatas untuk bekerja, dan gerakan serta penampilan mereka dikendalikan dengan cermat.

Mullah Abdul Ghani Beradar, pendiri gerakan Taliban, ditanya oleh Shahabuddin Yaqoob Quraishi, mantan kepala komisi pemilihan India, tentang bagaimana Taliban akan memperlakukan perempuan jika AS meninggalkan Afghanistan. Katanya, perempuan akan memiliki hak, tetapi hanya menurut interpretasi Taliban tentang hukum syariah Islam. Jadi, ada kemungkinan bahwa setelah penarikan, hak-hak perempuan dan posisi mereka dalam masyarakat dapat dibatasi juga.

“Taliban berorientasi pada Timur Tengah, namun nada ini telah berubah,” tutur Mohammad Hanif Ahmadzai, Penasihat Politik di Kedutaan Besar Republik Islam Afghanistan di Inggris, dalam sebuah acara yang diselenggarakan Conservative Friends of Afghanistan di Inggris. “Kita mungkin akan melihat keterlibatan yang lebih besar dari dan India, jika pasukan AS ditarik dari Afghanistan.”

Loading...