Kerap Jadi Hambatan dalam Membuka Usaha, Berapa Biaya Pengurusan SITU?

Biaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) - puaro.lvBiaya Pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) - puaro.lv

Tempat (SITU) adalah ijin yang diperlukan untuk mendirikan tempat yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan. Sebelumnya SITU diperlukan untuk mengurus lainnya dalam rangka pendirian, sekaligus sebagai dokumen legalisasi bahwa tempat yang digunakan adalah tempat usaha yang semestinya dan telah mengantongi izin.

Jangka waktu pengurusan SITU bisa sangat bervariasi, namun biasanya diterbitkan dalam kurun waktu sekitar 4-6 hari jika seluruh persyaratan telah lengkap. pengurusan SITU pun juga variatif di tiap daerah, umumnya sekitar Rp 5.000 per meter.

Namun dalam rangka percepatan pelaksanaan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, maka telah diterbitkan kebijakan pencabutan/pembatalan retribusi untuk sejumlah perizinan, di antaranya izin gangguan (HO), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), serta Surat Izin Usaha (SIUP) dan Tanda Perusahaan (TDP) pun tak perlu diperpanjang lagi.

“Tahun 2018 izin gangguan sudah tidak kita keluarkan lagi dan ini sesuai instruksi Presiden. Jadi, tidak perlu diurus lagi termasuk retribusinya,” kata Plt. Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Manokwari, Ferry Lukas, seperti dilansir Pasificpos. “Untuk SIUP dan TDP, tahun ini (2018) tidak perlu diperpanjang lagi. Satu saja sampai seumur hidup, kecuali ada perubahan status usaha, misalnya dari usaha elektronik ada tambahan lain itu harus dirubah,” sambung Ferry.

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017. “Konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Pemerintah Daerah tidak menerbitkan izin gangguan dan memberhentikan pungutan retribusi izin gangguan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 500/3231/SJ,” demikian bunyi penjelasan di resmi Kemendagri.

Saat ini pelayanan perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik melalui Single Submission (OSS), sehingga dalam hal pelaku usaha ingin mengajukan izin berusaha, maka dapat mendaftarkan ke Lembaga OSS yang berwenang. Walaupun sudah serba dipermudah, pihak pemerintah daerah pun juga tetap melakukan analisis, apakah usaha yang akan dibuka tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar atau tidak.

Loading...