Kenaikan Tarif BPJS Dianggap Tak Adil, Ini Besaran Iuran Per Bulannya

Kenaikan Tarif BPJS - batam.tribunnews.com

Jakarta – Sejak tahun 2016 lalu Joko Widodo menetapkan (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan Perpres terbaru tersebut, iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami kenaikan. Dalam Perpres yang ditetapkan tanggal 29 Februari 2016 tersebut, iuran JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Rp 19.225 menjadi Rp 23.000 per orang tiap bulannya. Iuran tersebut berlaku untuk PBI yang didaftarkan daerah atau integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN.

Selain itu, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya iuran PBPU kelas III Rp 25.500, kini menjadi Rp 30.000, kelas II yang sebelumnya Rp 42.500 naik jadi Rp 51.000, dan kelas I naik Rp 80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp 59.500.

Menurut Koordinator Advokasi Watch, Timboel Siregar, Perpres No. 19/2016 tersebut cukup mengejutkan lantaran nominal iuran peserta JKN mandiri (PBPU) tak ditentukan lewat pembahasan bersama para pihak yang berkepentingan. Timboel beranggapan bahwa seharusnya iuran PBI sama seperti iuran kelas III PBPU, yaitu Rp 30.000. “Kebanyakan peserta PBPU juga kurang mampu,” jelasnya.

Kenaikan BPJS ini dilakukan karena defisit Badan Penyelenggara Jaminan (BPJS) Kesehatan selama 2 tahun diterapkannya JKN. Oleh sebab itu tiap tahun pemerintah harus mengeluarkan dana untuk menalangi defisit BPJS Kesehatan. Namun kenaikan iuran tersebut justru tidak adil.

“Peserta PBPU yang banyak memanfaatkan JKN disalahkan terus. Sementara pemerintah tidak memiliki kemauan untuk menguatkan JKN dengan menaikkan iuran PBI signifikan,” tandasnya.

Loading...