Kenaikan Harga Rokok Tidak Menjamin Meningkatnya Pendapatan Negara

Belakangan ini masyarakat, khususnya para perokok dihebohkan dengan munculnya wacana terkait kebijakan untuk menaikkan harga rokok hingga Rp 50.000 per bungkus. Wacana ini beredar sejak Pusat Kajian dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia mengadakan sebuah riset dengan hasil mayoritas responden mengungkapkan bahwa mereka akan berhenti merokok bila harga rokok per bungkus dinaikkan jadi Rp 50.000.

Angka itulah yang kemudian dijadikan rekomendasi supaya pemerintah bersedia meningkatkan harga rokok di Tanah Air. Namun ternyata rekomendasi tersebut justru menimbulkan perdebatan. Sebagian besar masyarakat beranggapan jika kenaikan harga rokok merupakan rencana kebijakan baru dari pemerintah Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, ekonom asal Amerika Serikat, Arthur Laffer berpendapat bahwa semakin tinggi tarif pajak seperti bea dan cukai ternyata tidak selalu dapat meningkatkan penerimaan pendapatan . Hal ini seperti yang terjadi di AS tahun 1974 silam. “Kala itu harga di AS sangat tinggi, banyak dan muncul kemiskinan di sana”, urai Topiq sebagaimana dilansir Komunitas Kretek.

“Tarif pajak yang terlalu tinggi ternyata justru dapat mengikis basis pajak”, lanjutnya. Untuk kalangan produsen yang dikenai pajak hanya memiliki 3 , yaitu efisiensi yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan, menaikkan harga, atau gabungan antara keduanya.

Menurut Topiq, jika rokok dengan cukai tinggi dari pemerintah terus berkurang permintaannya, maka rokok-rokok ilegal (tanpa cukai) nantinya akan ramai di pasaran. Rokok tanpa pengawasan kadar nikotin dan tar di dalamnya tersebut tentunya akan dijual dengan harga yang lebih murah dan dapat dijangkau siapa saja, termasuk anak-anak di bawah umur.

Cukai sendiri memang berfungsi untuk regulasi atau membatasi konsumsi rokok. Pemerintah sadar betul bahwa keberadaan rokok di Tanah Air tidak bisa sepenuhnya dilarang. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan cukai agar bisa mendapatkan penghasilan dari sekitar 90 juta rokok di Indonesia.

Sebagai salah satu pendapatan terbesar negara, pemerintah tentunya harus lebih cermat lagi menetapkan harga jual rokok agar tidak membuat penerimaan negara turun dan merugikan kesejahteraan tembakau.

Loading...