Kelemahan Infrastruktur Berpotensi Ganjal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

pertemuan tahunan IMF dan World Bank - asia.nikkei.com

JAKARTA – Pada Oktober 2018 mendatang, akan menjadi pertemuan tahunan IMF dan World Bank yang rencananya berlangsung di Nusa Dua, Bali. Menurut Pelaksana IMF, Christine Lagarde, pertemuan tersebut bisa menjadi kesempatan besar untuk “memamerkan” prestasi dan sosial Indonesia. Namun, beberapa menilai bahwa ekonomi Indonesia masih belum bisa bangkit meski krisis keuangan Asia telah usai hampir dua dekade, salah satunya infrastruktur yang masih lemah.

Dalam tiga dekade sebelum krisis, pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata mencapai 7 persen per tahun. Namun, sejak krisis moneter melanda pada tahun 1997, cenderung berhati-hati dalam menerapkan kebijakan makroekonomi dan luar negeri pun menunjukkan sikap yang skeptis. Ketika Federal Reserve meninjau kebijakan pelonggaran moneter pada tahun 2013, mereka menyertakan Indonesia dalam kelompok yang disebut “Fragile Five”.

Munculnya sistem politik yang lebih demokratis sejak Soeharto lengser dari kursi presiden pada tahun 1998 memang menyajikan tantangan tambahan bagi para pembuat kebijakan ekonomi negeri ini. Namun, Indonesia telah mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan yang stabil di angka 5 persen hingga 6 persen. Meski masih belum bisa menyusul China dan India, namun itu sudah cukup untuk menimbulkan prediksi bahwa ekonomi negara ini bisa menjadi yang terbesar keempat di dunia pada pertengahan abad 21.

Dengan tersebut, sentimen positif Lagarde mungkin bisa sedikit benar. Tetapi, untuk mengetahui perkembangan nyata ekonomi di Indonesia, para peserta nantinya perlu menyeberangi batas Nusa Dua, yang notabene merupakan semenanjung yang saat ini bisa dikatakan bonafide. Para peserta harus menyeberang ke luar Bali, di luar jalan bebas hambatan, dan mungkin bakal menemukan bahwa kapasitas infrastruktur di negara ini masih jauh dari kata memuaskan, termasuk kekurangan pasokan sehingga mengharuskan hotel menyediakan generator hanya untuk sekadar menyalakan AC.

Sebelumnya, selama periode Soeharto, negara menghabiskan sekitar 4 persen dari PBD untuk infrastruktur. Namun, setelah krisis 1997, banyak pembangkit listrik yang harus dibatalkan. Bahkan, dengan pemulihan ekonomi berikutnya, belanja infrastruktur Indonesia hanya berjalan sekitar 2,5 persen dari PDB.

Jika ingin lebih positif, kekurangan infrastruktur ini bisa dipandang bukan hanya sebagai masalah, tetapi sebagai kesempatan. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak peluang untuk melakukan investasi infrastruktur yang lebih baik. Presiden Joko Widodo sendiri telah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas, misalnya memperluas kapasitas pembangkit listrik.

Tentu saja, keuangan adalah tantangan untuk membangun infrastruktur yang mumpuni. Hanya mengandalkan angka PDB adalah sebuah kekeliruan, dan untuk menyeimbangkannya, pemerintah perlu untuk menggandeng sektor swasta. Tetapi, kemitraan pemerintah dengan swasta bukan tanpa hambatan. Pengalaman di masa lalu, sektor swasta hanya bersedia memikul risiko dana jika mereka dihargai.

Salah satu kunci untuk mengatasi masalah ini adalah kembali ke langkah untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang layak secara finansial untuk memberikan keuntungan kepada orang-orang yang bersedia untuk mendanai. Dengan tidak adanya infrastruktur yang disediakan pemerintah, banyak konsumen pergi dan mereka menyediakan fasilitas air serta listrik demi konsumsi pribadi.

Pada akhirnya, beberapa subsidi anggaran akan dibutuhkan, dan beberapa proyek bernilai tinggi tetap harus ditangani oleh pemerintah atau BUMN. Saat ini, lebih dari setengah dari infrastruktur di Indonesia mendapat dana dari anggaran pemerintah, dengan BUMN menyediakan sekitar sepertiga, meninggalkan sektor swasta yang memberikan kontribusi sepersepuluh.

Loading...