Kebijakan Eropa Selama Pandemi, Migran Disiksa dan Dipaksa Balik

Migran Dipaksa Balik - www.infomigrants.netMigran Dipaksa Balik - www.infomigrants.net

ROMA/ZAGREB – Ketika gelombang pertama Covid-19 mencapai puncaknya pada semi 2020 lalu, -negara Uni Eropa meningkatkan keamanan perbatasan dengan mengirim untuk berpatroli. Aturan Covid-19 tentang migrasi berdampak pada semakin meminggirkan migran dan pencari suaka, mengecualikan mereka dari fasilitas pengujian gratis, dengan hak mereka atas perawatan sebagian besar ditangguhkan. Bahkan, sejumlah negara memaksa balik para migran ini secara paksa dan sadis.

Puncak Covid-19 pada medio 2020 lalu sangat memengaruhi migrasi. Sejak dimulainya pandemi, badan perbatasan Uni Eropa, Frontex, melaporkan penurunan keseluruhan penyeberangan perbatasan tidak teratur ke Eropa. Ini telah terjadi di semua rute utama ke Eropa kecuali satu, rute Balkan, rute yang diambil oleh para migran dan pencari suaka dengan berjalan kaki untuk menyeberang dari Turki ke Eropa Tengah.

Salah satu alasannya adalah bahwa banyak negara Uni Eropa yang mengirim balik para migran, termasuk ke negara non-Uni Eropa. Italia misalnya, untuk menangani peningkatan kedatangan dari rute Balkan, mereka menghidupkan kembali perjanjian bilateral dengan Slovenia, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak berdokumen dan ditemukan dalam jarak 10 km dari perbatasan Slovenia dalam 24 jam pertama kedatangan, dapat diterima kembali secara informal ke Slovenia.

Pada 6 September lalu, Menteri Dalam Negeri Italia sendiri mengakui 3.059 orang telah dikembalikan ke Slovenia dari Trieste pada tahun 2020 saja. Pengamat HAM telah mengkritik perjanjian ini karena secara aktif menolak orang yang sedang bergerak untuk meminta suaka, bertentangan dengan hukum Eropa. “Kami tahu Italia mengirim orang kembali ke Slovenia dengan mengatakan mereka dapat mengajukan suaka, tetapi penolakan tidak berakhir di sana,” kata Miha, anggota inisiatif solidaritas Slovenia, Info Kolpa.

Miha melanjutkan, sebelumnya Slovenia telah memunculkan kembali perjanjian penerimaan kembali dengan Kroasia pada Juni 2018, yang memungkinkan peningkatan tekanan balik dari Slovenia ke Kroasia. Akhirnya, Italia mengirim orang ke Slovenia dan Slovenia ke Kroasia. Dari Kroasia, para migran ini didorong kembali lebih jauh ke Bosnia.

“Apa yang Eropa abaikan adalah bahwa ini adalah rantai pushback yang terkoordinasi, yang dirancang untuk mengirim kembali orang dari Eropa ke Bosnia, negara non-Uni Eropa,” tandas Miha. “Menambah pelanggaran hak asasi , dan tidak ada yang mengkhawatirkan tingginya risiko penularan (virus).”

Bagian perbatasan antara Kroasia dan Slovenia membentang di sepanjang Sungai Kulpa. Orang-orang yang bergerak mencoba menyeberangi sungai ini di tempat-tempat yang tidak ada pagar, dan beberapa tenggelam saat mencoba menyeberanginya pada tahun 2018 dan 2019. Saat pushback menjadi lebih dinormalisasi, begitu pula kekerasan yang digunakan untuk menerapkannya.

Karena perbatasan Kroasia-Bosnia adalah perbatasan eksternal Uni Eropa, kedua negara tersebut tidak memiliki perjanjian penerimaan kembali yang serupa dengan Italia dan Slovenia. Dengan demikian, pushback tidak bisa begitu saja terjadi melalui kerja sama polisi, hal itu terjadi secara informal, dan di sinilah kekerasan terbesar terjadi.

Orang-orang yang sedang bepergian telah memposting bukti kekerasan yang mereka alami di sepanjang rute Balkan. Video yang diunggah di platform TikTok pada musim panas 2020 menunjukkan pemukulan yang diderita oleh banyak dari mereka yang mencoba menyeberang dari Bosnia ke Kroasia dan didorong kembali oleh polisi Kroasia.

“Kami terus menerima kesaksian tentang orang-orang yang diikat ke pohon,” papar Antonia, pekerja kasus di Pusat Studi Perdamaian di Zagreb. “Diteror dengan penembakan senjata di dekat wajah mereka, cairan yang menyengat digosokkan ke luka terbuka, dilukis dengan semprotan, dilecehkan secara seksual, dan dipukuli dengan tongkat pemukul dan tabung karet di kepala, tangan, dan kaki.”

Demikian pula pendapat para dokter di Trieste, yang secara sukarela merawat luka orang-orang begitu mereka tiba di Italia setelah melintasi Kroasia dan Slovenia. Catatan mereka mengonfirmasi bahwa kekerasan yang mereka lihat pada tubuh bukan hanya konsekuensi dari pencegahan polisi, tetapi ditujukan untuk menyebabkan cedera jangka panjang yang mungkin membuat perjalanan lebih jauh menjadi mustahil.

Baik polisi Kroasia maupun polisi Slovenia tidak menanggapi tuduhan ini. Kantor juru bicara Urusan Dalam Negeri Uni Eropa malah menjawab bahwa otoritas Kroasia telah berkomitmen untuk menyelidiki laporan penganiayaan di perbatasan, memantau situasi ini dengan cermat. Meskipun Komisi Uni Eropa telah mengirim tim pemantau, mereka terus menambah dana keamanan internal Kroasia, mengirimkan lebih dari 120 juta AS sejak 2015 untuk mengelola migrasi melalui sistem visa, kepolisian, dan keamanan perbatasan.

Penolakan dari Italia, Slovenia, dan Kroasia berakhir dengan orang-orang yang bergerak kembali ke fasilitas penerimaan yang penuh sesak, kamp tidak sehat atau tenda, dalam kondisi yang tidak manusiawi, seringkali tanpa aliran air atau listrik. “Orang-orang ini telah melakukan perjalanan ribuan km dan sekarang berada di depan pintu Uni Eropa. Mereka tidak ingin kembali ke rumah. Kami telah menjadi tempat parkir bagi para migran untuk Eropa,” kata Slobodan Ujic, Direktur Pelayanan Bosnia untuk Urusan Orang Asing.

Opini publik di Bosnia mencerminkan kata-kata Ujic. Dengan sepertiga dari warga Bosnia yang menganggur dan banyak pemuda yang pergi ke Eropa untuk mencari peluang yang lebih baik, rasa frustrasi otoritas Bosnia terus meningkat, menuduh Uni Eropa telah meninggalkan negara itu untuk menangani krisis migrasi sendirian. Selama musim panas 2020, ketegangan terus berkobar antara penduduk Bosnia dan migran.

Di Bosnia, sekitar 7.500 orang yang berpindah-pindah terdaftar di delapan kamp yang dikelola oleh UNHCR dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Perkiraan jumlah migran dan pencari suaka di negara itu mencapai 30.000 orang. Uni Eropa baru-baru ini mengirim 4,1 juta dolar AS untuk mengelola krisis kemanusiaan, menambah lebih dari 47 juta dolar AS yang disumbangkan ke Bosnia sejak 2015 untuk membangun dan mengelola kamp-kamp sementara.

Dengan pandemi, pusat-pusat penerimaan ini menjadi lebih seperti pusat penahanan di luar ruangan karena pihak berwenang Bosnia secara paksa memindahkan dan membatasi orang-orang yang sedang berpindah ke fasilitas-fasilitas ini, meskipun dalam kondisi penuh sesak dan tidak manusiawi. Pada tanggal 23 Desember 2020, kamp Lipa, rumah bagi 1.300 orang, ditutup karena LSM menolak untuk menjalankan kamp tersebut, disebabkan kondisi yang tidak manusiawi dan kurangnya air dan listrik.

Trauma hidup melalui penguncian paksa dalam kondisi seperti itu akan memiliki efek yang panjang bagi mereka yang menjalaninya. Absurditas kebijakan migrasi Eropa terlihat jelas di tubuh mereka dan trauma membekas di benak mereka. “Saya masih bermimpi buruk tentang tempat itu dan perjalanannya,” kata Saeed, migran yang sempat ditahan secara paksa di kamp Lipa.

Loading...