Kasus Rohingya, Dunia Internasional Tekan Pemerintahan Aung San Suu Kyi

MYANMAR – Tindakan keras militer terhadap Muslim Rohingya di negara bagian , perbatasan Myanmar dengan Bangladesh, telah menjadi krisis besar bagi pemerintahan pemimpin demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Segudang isu, mulai tuduhan pelanggaran militer, penghancuran desa, hingga pembersihan etnis, berpotensi besar merusak citra Myanmar di panggung internasional.

Duta Besar AS untuk , Samantha Power, mengatakan kepada anggota Dewan Keamanan pada pertemuan tertutup tanggal 17 November lalu bahwa pemerintah Suu Kyi tidak bergerak menangani situasi di Rakhine. Power juga menyerukan penyelidikan internasional terkait dugaan pelanggaran militer.

Sementara itu, ketika pertemuan Menteri Luar Negeri , Perdana Menteri , Najib Razak, menuduh pemerintah Suu Kyi memimpin tindakan “” kepada Muslim Rohingya, sehingga menyerukan untuk meninjau kembali keanggotaan Myanmar di ASEAN. Malaysia juga mengusulkan sebuah komisi investigasi independen. Meski demikian, pertemuan itu berakhir dengan tidak ada rencana untuk melibatkan ASEAN secara langsung.

Reaksi yang lebih luas dari tindakan keras di Rakhine telah bergema di Washington, Brussels, dan bahkan di Tokyo. Dugaan pelanggaran HAM, serta perpindahan dan penyiksaan oleh pasukan militer (beberapa diverifikasi dan beberapa diklaim oleh kelompok aktivis Rohingya) telah mengangkat prospek kecaman keras untuk pemerintah Suu Kyi.

Statement paling memberatkan datang dari seorang pejabat badan pengungsi PB di Bangladesh pada akhir November lalu, bahwa pemerintah Myanmar telah menjalankan kebijakan “pembersihan etnis” di Rakhine, pernyataan yang menarik kemarahan Naypyitaw. Pernyataan ini seperti meminjamkan dorongan untuk kampanye internet di Eropa dan yang menuntut penarikan hadiah perdamaian bagi Suu Kyi.

Sebuah sweeping untuk membasmi militan Muslim di Rakhine utara setelah serangan 9 Oktober sedang memasuki fase baru yang mematikan. Hampir 600 pria Muslim telah ditahan, dan setidaknya enam di antaranya tewas dalam tahanan, menurut data pemerintah. Sementara, kelompok Rohingnya mengatakan jumlah yang ditahan dan dibunuh jauh lebih tinggi lagi.

Suu Kyi sendiri telah membela strategi militer dan menolak keras tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk Suu Kyi dan militer, masalah Rakhine telah mencapai titik krusial, usai baru-baru ini terungkap gerakan Rohingya sangat terorganisasi dengan baik yang didanai oleh asing. Menurut penyelidikan International Crisis Group (ICG) yang berbasis di Brussels, organisasi di balik kelompok Rohingya adalah Harakah al-Yaqin (Faith Movement) dengan dukungan dari Pakistan dan Bangladesh.

“Mereka meluncurkan kampanye relatif canggih untuk mengakhiri penganiayaan terhadap Rohingya dan mengamankan status mereka di Myanmar,” kata ICG. “Namun, sejauh ini mereka tampaknya tidak memiliki trans-nasional atau agenda .”

Loading...