Kanada Larang Guru dan Pegawai Negeri Pakai Simbol Agama

Akivitas Sekolah di Kanada - cestarhighschool.comAkivitas Sekolah di Kanada - cestarhighschool.com

OTTAWA – telah membatalkan sebagian ketentuan undang-undang kontroversial yang membatasi hak-hak beragama sektor publik, termasuk guru, yang mengenakan religius di Quebec. Menurut Pengadilan Tinggi Quebec, undang-undang sekularisme di itu melanggar hak-hak dasar minoritas. Namun, ada pengecualian untuk -sekolah berbahasa Inggris.

Seperti diberitakan TRT World, para penentang RUU yang membatasi kebebasan beragama memperoleh sedikit kemenangan karena mereka berusaha untuk membatalkan undang-undang yang dikutuk secara luas. Seorang akademisi Kanada keturunan Sikh menyebut keputusan itu sebagai kemenangan kecil dalam perjuangan untuk menghapus salah satu undang-undang paling diskriminatif dan xenofobia di Kanada.

Putusan itu membatalkan satu bagian undang-undang yang kontroversial, bahwa pemerintah dilarang memakai simbol agama. Namun, para kritikus sekularisme Quebec terkejut dengan keputusan hakim yang mengakui diskriminasi dan menegaskannya. “Selamat datang di Kanada, negara tempat hakim memutuskan bahwa pemerintah #Quebec memiliki hak untuk membatasi simbol agama yang dikenakan pegawai sektor publik termasuk guru, petugas polisi, dan pengacara,” kata seorang aktivis.

RUU 21, yang merupakan nama resmi undang-undang sekularisme di Quebec yang didominasi Prancis, telah banyak dikritik sejak disahkan pada 2019. Ini dipandang sebagai diskriminasi terhadap agama minoritas yang memakai simbol-simbol agama yang mencolok, terutama perempuan Muslim dan Sikh. Quebec memang merupakan yang didominasi Katolik dan telah mengadopsi bentuk sekularisme yang kaku, yang merupakan impor dari Prancis.

Keputusan 240 halaman itu muncul ketika pemerintah Quebec bersikap defensif menjelaskan mengapa RUU tersebut diperlukan. Pemerintah percaya bahwa tanpa RUU tersebut, sekularisme versi Prancis di kawasan itu, yang dikenal kaku dan restriktif, akan terancam oleh wajah penduduk Quebec yang semakin multikultural.

Para pendukung RUU tersebut juga kecewa dengan keputusan pengadilan bahwa sekolah Inggris dikecualikan dari penerapan pembatasan agama pada staf mereka. Putusan itu secara efektif menciptakan hukum paralel di sepanjang garis linguistik di wilayah tersebut. “Fakta bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional seperti yang diterapkan di sekolah bahasa minoritas menunjukkan betapa tidak rasionalnya undang-undang itu dan harus dibatalkan,” tandas seorang profesor hukum.

Meskipun pengadilan tidak banyak mengubah seluruh RUU, para penentang merasa bahwa keputusan tersebut menegaskan bahwa undang-undang itu memang diskriminatif. Perdana Menteri Justin Trudeau juga berbicara menentang RUU itu sebagai pengenaan hak-hak agama minoritas. Sementara, seorang politikus lokal, Patrick Brown, mendesak para juru kampanye untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan RUU tersebut.

“Putusan Pengadilan Tinggi Quebec hari ini merupakan langkah maju dalam menjatuhkan aspek #Bill21, tetapi kami perlu melangkah lebih jauh. RUU 21 harus dianggap inkonstitusional secara keseluruhan,” kata Brown. “Di Kanada, tidak masalah Tuhan yang Anda sembah. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama terlepas dari keyakinan mereka. Tidak ada yang harus menyembunyikan identitas mereka.”

Sebuah studi pada tahun 2018 menemukan bahwa wilayah Quebec memiliki sikap paling negatif terhadap Muslim di Kanada. Meskipun ada pandangan anti-Musim di seluruh negeri, wilayah Quebec menonjol dengan lebih dari 57 persen responden memiliki pandangan negatif tentang Muslim. Sebelumnya, menurut jajak pendapat tahun 2017, lebih dari 32 persen orang yang tinggal di Quebec percaya Muslim harus dilarang memasuki negara itu, dibandingkan dengan 23 persen dalam populasi yang lebih luas.

Loading...