Gerus Demokrasi, Jokowi Kejar Kekuasaan Mayoritas di Jabatan Kedua?

Presiden Joko Widodo - news.detik.comPresiden Joko Widodo - news.detik.com

JAKARTA – Pada tanggal 20 Oktober 2019, Joko Widodo dijadwalkan akan dilantik menjadi Indonesia untuk masa jabatan lima tahun kedua. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah bertemu dengan mantan lawannya, Prabowo Subianto, serta pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengisyaratkan bahwa Partai Gerindra dan Partai Demokrat mendapat jatah di kabinet baru. Agaknya, Jokowi mengejar kekuasaan mayoritas dan perlahan mengabaikan demokrasi di Indonesia.

“Ketika , Scott Morrison, terbang ke Jakarta akhir pekan ini untuk menghadiri kedua Presiden Joko Widodo, ia akan memuji pemimpin Indonesia yang dipilih secara populer,” ujar James Massola, koresponden utama The Sidney Morning Herald untuk . “Selama lebih dari satu dekade, perdana menteri Australia telah memuji Indonesia dan para pemimpinnya atas keberhasilan transisi menuju demokrasi sejak jatuhnya mantan diktator Soeharto dan reformasi pasca 1998.”

Indonesia, lanjut Massola, adalah dengan mayoritas terbesar di dunia. Ini pluralis, toleran, konstitusinya merangkul agama-agama besar, dan merupakan mitra penting dalam memerangi Islam ekstremis, sehingga hubungan baik dengan tetangga menjadi sangat penting. “Namun, ketika Anda mencakar permukaan, ada defisit demokrasi yang tumbuh di ini,” sambung Massola.

Jokowi, dalam beberapa hari terakhir, diketahui telah bertemu dengan Prabowo Subianto dan mantan presiden SBY, mengisyaratkan bahwa perwakilan dari Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan diundang ke kabinet berikutnya. Padahal, Gerindra dan Demokrat bersekutu selama pemilu April lalu, berusaha mengalahkan incumbent, berbaris melawan Jokowi-PDI-P dan koalisi luas partai-partai lain.

“Kabarnya, Prabowo sedang mencari posisi kabinet untuk calon wakil presiden, Sandiaga Uno, dan beberapa tokoh senior Partai Gerindra lainnya termasuk Fadli Zon, sedangkan SBY mempromosikan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk jabatan kabinet,” kata Massola. “Jokowi, seperti SBY dalam masa jabatan kedua, tampaknya bertekad untuk menjadi pembangun konsensus dan koalisi.”

Koalisi partai-partai yang mendukung Jokowi, yang akan memiliki suara cukup besar dalam agenda jabatannya yang kedua, saat ini sudah memiliki sekitar 60 persen kursi yang tersedia di parlemen. Menambahkan Gerindra dan Demokrat tentu akan menumbuhkan suara mayoritas itu lebih jauh. “Namun, di lain sisi, itu berpotensi mengorbankan checks and balances yang dapat membantu meminta pertanggungjawaban ,” imbuh Massola.

SBY secara luas dianggap telah menyia-nyiakan masa jabatannya yang kedua karena membuat semua orang senang dalam koalisi partai. Jokowi agaknya juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah yang sama di masa jabatan keduanya ini. Dia telah menyia-nyiakan yang cukup besar dengan melemahkan KPK serta setuju untuk merevisi hukum pidana negara atas desakan sekutu-sekutu politiknya, yang berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah.

“Apakah Jokowi ingin Indonesia menjadi negara Barat atau demokrasi gaya barat, ketika memenangkan 50,1 persen suara sudah mencukupi? Atau apakah dia ingin terus mengejar jalur mayoritas, tanpa oposisi yang efektif di parlemen untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan?,” lanjut Massola. “Morrison memang boleh memuji presiden yang berhasil terpilih kembali. Namun, ia tidak boleh berangan-angan tentang kesehatan demokrasi Indonesia yang genting.”

Loading...