Jadi Peacemaker Dunia, Kekuatan Geopolitik Indonesia Belum Cukup

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi - www.majalahict.comMenteri Luar Negeri, Retno Marsudi - www.majalahict.com

JAKARTA – Dalam suatu pernyataan pada awal Januari lalu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan ‘mitra yang sejati untuk perdamaian, kemakmuran, dan dunia’. Tetapi, sejumlah kritikus mengatakan bahwa Indonesia belum memiliki sumber daya dan kekuatan yang cukup untuk menjadi kekuatan yang efektif bagi perdamaian di dunia yang lebih luas.

Seperti dilansir , merefleksikan tahun lalu, Retno merinci upaya Indonesia untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan berkontribusi pada perdamaian, baik di lingkup regional maupun secara . Inisiatif ini berkisar dari menangani krisis kemanusiaan di Rakhine (Myanmar), mendukung perdamaian di Afghanistan, dan membela hak-hak orang-orang Palestina. Dalam semua kasus tersebut, Indonesia berusaha mencampuradukkan diplomasi tegas dengan bantuan dan bantuan yang sederhana.

Indonesia juga telah melewati tahun lalu untuk memobilisasi upaya mengatasi sumber-sumber ketidakamanan di Asia Tenggara. Retno memelopori pembentukan kerangka trilateral untuk kerja sama keamanan yang bertujuan mencegah ekstremis Islam membangun pangkalan pantai di Filipina selatan. Secara signifikan, Retno memberi isyarat bahwa tahun ini, Indonesia akan meningkatkan kedermawanan dan diplomasi kemanusiaan, dengan salah satunya pembentukan sebuah badan bantuan baru dengan awal sebesar 70 juta dolar AS.

“Sayangnya, Indonesia tidak memiliki sumber daya dan kekuatan geopolitik untuk menjadi kekuatan yang efektif bagi perdamaian di dunia yang lebih luas,” tulis Director Centre for Humanitarian Dialogue di Asia, Michael Vatikiotis. “Mendorong hak-hak orang-orang Palestina atau untuk de-eskalasi ketegangan antara Arab Saudi dan Iran mungkin masuk akal pada satu tingkat. Tetapi, Indonesia bergantung pada impor minyak dan, sebagai satu-satunya kontributor jamaah haji terbesar, tunduk pada penentuan kuota nasional dari Arab Saudi.”

Sementara, untuk kawasan regional, ada beberapa kegelisahan di antara sesama anggota ASEAN, yang khawatir bahwa aktivisme Indonesia dapat mengikis prinsip-prinsip dasar kelompok tersebut. Indonesia memelopori dukungan untuk pembentukan ASEAN Institute of Peace and Reconciliation, namun beberapa anggota lainnya takut akan munculnya perselisihan regional.

“Tetapi, bersamaan dengan itu, Indonesia semakin banyak ‘bertindak’ tanpa kehadiran orang lain, dan juga untuk mengimbangi dampak kekuatan yang lebih besar,” sambung Vatikiotis . “AS dan Uni Eropa telah mendorong Indonesia untuk keluar dan berbagi pengalaman tentang transisi. Jakarta juga menanggapi seruan sebagai kekuatan berukuran sedang untuk memainkan peran yang lebih ‘berotot’ di wilayah ‘Indo-Pasifik’, dengan kata lain untuk membantu menyeimbangkan kebangkitan China.”

Hal ini, lanjut Vatikiotis, membuat Indonesia menjadi saluran yang jelas mengenai pengaruh ASEAN yang dapat digunakan untuk menopang transisi bermasalah di Myanmar dan mengatasi ketegangan komunal. Ini juga menjadikan Indonesia sebagai advokat yang transparan yang paling efektif untuk mengelola ketegangan maritim di kawasan Laut Cina Selatan.

Loading...