Telat Bayar Iuran? Ini Sanksi untuk Peserta BPJS Perorangan

Ilustrasi: BPJS Kesehatan (sumber: buktipers.com)Ilustrasi: BPJS Kesehatan (sumber: buktipers.com)

JAKARTA – Jika Anda tercatat sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan ) perorangan, Anda memang diwajibkan untuk membayar iuran tepat waktu dengan besaran sesuai kelas yang Anda ikuti. Jika tidak atau menunggak, ada ancaman yang menanti, mulai dari teguran tertulis, sejumlah denda, hingga tidak bisa menerima pelayanan dan akses lainnya.

Sanksi untuk peserta BPJS perorangan yang bandel telah tertuang dalam Peraturan Nomor 86 Tahun 2013. Di dalam Pasal 5 peraturan tersebut, setiap peserta BPJS yang melanggar ketentuan, termasuk menunggak iuran, akan diberi sanksi administratif, antara lain teguran tertulis maksimal dua kali untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja dan penonaktifan kartu jika telat membayar iuran bulanan.

Kemudian, ada denda jika dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, kemudian peserta harus mendapatkan rawat inap. Besaran denda ini sekitar 2,5 persen dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan yang tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan dan besaran denda paling tinggi Rp30 juta.

Untuk sanksi yang paling berat bagi peserta yang telat membayar iuran adalah tidak akan mendapatkan akses publik oleh unit pelayanan publik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/. Pelayanan publik yang dihentikan untuk penunggak iuran tersebut antara lain izin mendirikan bangunan, pembuatan SIM, sertifikat tanah, pembuatan paspor, hingga pengurusan STNK.

Tidak hanya untuk penunggak iuran, pemerintah juga memberi sanksi bagi yang tidak atau belum mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, hukuman bagi yang belum mendaftarkan diri sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

“Di Perpres 82 Tahun 2018 sudah diatur (masyarakat yang belum mendaftar BPJS Kesehatan akan dikenai sanksi),” ujar Iqbal, seperti dikutip dari Kumparan. “Sanksi ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.”

Sementara itu, pengamat asuransi, Hotbonar Sinaga, menilai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi yang menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak manusiawi. Senada, Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, juga menuturkan bahwa BPJS Kesehatan sebaiknya meningkatkan mutu pelayanan terlebih dahulu untuk menggugah masyarakat disiplin membayar iuran.

Loading...