Isu Tarif di Asia Pasifik Tunggu Ratifikasi Trans-Pacific Partnership

Enam belas negara yang tergabung dalam pakta Asia Pasifik, Kamis (1/9) kemarin, memutuskan untuk mendorong kembali target mereka mencapai kesepakatan pada tahun ini mengenai kesenjangan pada isu . Para pemimpin negara tersebut akan membahas kerjasama yang lebih komprehensif pada pertemuan KTT di Laos, Selasa (6/9) depan.

Sepuluh negara ASEAN bersama Jepang, Korea Selatan, China, , , dan Selandia Baru akan menegaskan pentingnya kerjasama ekonomi regional yang komprehensif untuk integritas di Asia Timur. Namun sayangnya, waktu yang dimiliki cenderung terbatas dan dialog kemungkinan bakal dilanjutkan pada tahun 2017 mendatang dan seterusnya.

Saat ini, negara-negara di kawasan ini masih memberlakukan tarif utama pada berbagai bidang, salah satunya produk . Jepang sebelumnya telah mendesak negara lain untuk menghapuskan tarif utama pada sebanyak mungkin item dan mengikuti aturan yang sama di bawah pakta perdagangan regional lain, Partnership. Namun, China dan India telah menolak pemotongan tarif utama.

Pasalnya, beberapa negara juga menganggap AS yang mungkin memerlukan beberapa waktu untuk meratifikasi Trans-Pacific Partnership juga berpengaruh penting. Banyak dari 16 peserta Regional Comprehensive Economic Partnership ini yang berpikir bahwa kesepakatan yang diambil bisa menunggu hingga prospek Trans-Pacific Partnership menjadi lebih jelas.

Proses ratifikasi Trans-Pacific Partnership sendiri juga dipengaruhi oleh iklim dalam negeri AS, terutama jelang pemilihan presiden. Calon presiden dari Partai Republik, , mengatakan bahwa pakta ini akan membiayai pekerjaan di AS. Sementara, calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, membalik dukungannya untuk Trans-Pacific Partnership.

Loading...