Israel Berencana Aneksasi Tepi Barat, Sebuah Deklarasi Perang?

Kota Israel - www.hhtourandtravel.comKota Israel - www.hhtourandtravel.com

TEPI BARAT – Dalam sebuah langkah yang sangat kontroversial, mungkin akan segera memulai proses menyatakan kedaulatan atau aneksasi atas bagian-bagian pendudukan di Tepi Barat. Ini mungkin bisa mengembalikan solusi dua negara selama bertahun-tahun, namun dapat memicu perang lain di tersebut.

“Saya berasal dari generasi Oslo, kami dijanjikan sebuah negara dan tidak pernah mendapatkannya,” tutur Salem Barahmeh, direktur Institusi Palestina untuk Public Diplomacy, sebuah LSM independen, seperti dilansir Deutsche Welle. “Kami sangat frustrasi dan marah, tetapi kami juga kecewa karena tidak mendengarkan kami. Tanah kami telah lama diduduki dan Anda tidak melakukan apa-apa.”

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Januari lalu telah berikrar untuk mencaplok Lembah Jordan di samping 135 permukiman yang sudah dianggap ilegal oleh komunitas , diperkirakan 30% dari Tepi Barat yang diduduki. Sekarang, Israel dilaporkan mempertimbangkan untuk mencaplok beberapa permukiman lain terlebih dahulu, seperti Maale Adumim, dekat Yerusalem dan blok permukiman Gush Etzion, yang terdiri dari beberapa permukiman lebih kecil di Tepi Barat selatan.

“Kami menghadapi momen yang agak monumental di kawasan itu,” kata Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah. “Langkah sepihak itu akan bertentangan dengan internasional dan beberapa resolusi Dewan PBB. Langkah ini juga akan membahayakan solusi dua negara yang telah lama dicari.”

Sebuah survei baru-baru ini oleh Jerusalem Media and Communication Center dan Friedrich Ebert-Foundation Jerman menunjukkan bahwa sekitar 45% warga Palestina percaya bahwa aneksasi tidak akan meninggalkan peluang untuk solusi dua negara. Otoritas Palestina (PA) hanya mengelola 18% wilayah, sementara Israel mempertahankan kontrol secara keseluruhan. “Israel mengendalikan pergerakan, air, utilitas, dan memasuki kota dan desa setiap malam untuk menangkap orang. Saat ini, kita hidup di bawah satu realitas negara,” tambah Barahmeh.

Survei menunjukkan temuan pendapat publik Israel yang bertentangan tentang aneksasi. “Ada sebagian kecil di antara orang-orang Yahudi Israel yang mendukung beberapa bentuk aneksasi, tetapi tidak ada kesepakatan tentang aneksasi itu seperti apa. Meski demikian, opini publik dapat diubah,” papar Ofer Zalzberg, analis di International Crisis Group.

Menurutnya, opini publik kemungkinan akan berubah, tergantung pada posisi apa yang diambil mitra koalisi Netanyahu, yakni Menteri Pertahanan Benny Gantz. Gantz tampaknya menentang pencaplokan Lembah Jordan. Sebaliknya, sebuah jajak pendapat oleh Geneva Initiative pada awal Juni menemukan bahwa kebanyakan orang khawatir tentang dampak dari pandemi coronavirus. Hanya sebagian kecil yang berpikir bahwa aneksasi harus menjadi prioritas saat ini bagi pemerintah Israel.

Di Ramallah, kepemimpinan Palestina telah menghentikan semua perjanjian kerja dengan Israel, termasuk keamanan dan koordinasi sipil. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa pejabat Palestina juga mengisyaratkan membubarkan Otoritas Palestina, yang dibentuk pada tahun 1994 sebagai hasil dari Kesepakatan Oslo. Meskipun Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, telah berkomitmen untuk menjaga hukum dan ketertiban, situasi keuangan pemerintahnya yang sulit telah memperburuk ketegangan politik.

PA baru-baru ini tidak dapat membayar gaji karena pemotongan pajak dan pendapatan bea cukai Israel yang biasanya ditransfer ke Palestina. Di Gaza yang dikuasai Hamas, sayap militer kelompok itu telah memperingatkan bahwa aneksasi akan dianggap sebagai ‘deklarasi perang’. Sementara pertemuan tingkat tinggi berlanjut antara pejabat AS dan Israel, beberapa pejabat Uni Eropa secara pribadi meramalkan kurangnya kebulatan suara di zona tersebut.

Meskipun demikian, di antara langkah-langkah yang dibahas secara tertutup, dilaporkan menunda partisipasi Israel dalam program penelitian ilmiah yang didanai Uni Eropa, atau bahkan membatasi perjanjian istimewa Israel dengan Uni Eropa. Dalam beberapa pernyataan selama beberapa bulan terakhir, Joseph Borrell, Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, telah mengatakan bahwa setiap aneksasi bagian manapun dari Tepi Barat yang diduduki adalah melanggar hukum internasional.

Loading...