Investasi Batubara China, Justru Rugikan Indonesia?

Tambang batubaraIlustrasi : Tambang batubara - geliatnusantara.com

JAKARTA – Saat harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, menyambut baik batubara dari . Namun, sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa Negeri Panda berinvestasi di ‘jumlah pembangkit listrik tenaga batubara subkritis yang jauh lebih tinggi’, menggunakan yang sudah ketinggalan zaman daripada investor Jepang dan asing lainnya.

“China memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dunia dalam aksi iklim karena mengambil pendekatan berpandangan jauh ke depan. Saat Barat terus diganggu oleh populisme dan politik internal, China berada di jalur untuk menjadi ekonomi terbesar di dunia pada 2028,” tutur Iva Dim, peneliti senior di Strategic Pan Indo-Pacific Arena, dilansir dari South China Morning Post. “Namun, seperti Goliath lainnya, mereka bukannya tanpa kesalahan dan kekurangan.”

Menurut Dim, rencana lima tahun China kurang dari target iklim yang diharapkan, karena negara ini masih terlalu bergantung pada batubara. Melalui Belt and Road Initiative, China juga gagal mengatasi tantangan dan mempraktikkan kebijakan hijau yang mereka banggakan. “China harus bertindak hijau secara lokal maupun , atau menanggung risiko menetralkan keuntungan kebijakannya sendiri,” sambung Dim.

Indonesia saat ini membutuhkan investasi asing dari inisiatif seperti Belt and Road. Meskipun menjadi anggota G20 dan merupakan pemimpin potensial dan stabilisator Tenggara, Indonesia terlambat dalam menyiapkan anggaran, membuatnya melemah secara finansial dan mengakibatkan penundaan yang signifikan dalam penghapusan energi batubara. Saat ini, lebih dari separuh listrik Indonesia dihasilkan dari batubara, sehingga sangat bergantung pada batubara dan semakin meningkat di masa mendatang.

“Investasi China seperti itu tidak hanya tidak sesuai dengan kepentingan Indonesia, tetapi juga merugikan diri sendiri, terkait dengan ambisi China untuk mengurangi emisi karbon,” imbuh Dim. “Selain itu, sebagian dari investasi tenaga batubara ini dilakukan perusahaan aluminium dan baja, yang berarti mereka tidak akan meningkatkan tingkat elektrifikasi Indonesia atau menutup kesenjangan ketimpangan. Sebaliknya, pabrik ini akan melayani kebutuhan perusahaan China yang memproduksi logam padat karbon.”

Karenanya, lanjut Dim, degradasi lingkungan hidup Indonesia dipicu investasi jangka pendek. Ekspor China dari model pengembangan ‘polusi dulu, bersihkan nanti’, dalam bentuk kesepakatan yang konon menguntungkan, adalah praktik merugikan yang perlu dipelajari oleh negara-negara untuk mengatakan tidak. “Indonesia harus memiliki standar yang lebih tinggi untuk investor atau mereka akan terkunci pada masa depan yang bergantung pada batubara, yang pada akhirnya mempercepat perubahan iklim dan tenggelamnya Jakarta,” tandas Dim.

“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan tenaga air dan panas bumi, sumber terbarukan yang sebagian besar belum dimanfaatkan dan yang hanya akan menyumbang 23% dari pasokan energi pada tahun 2025,” tambah Dim. “Indonesia dapat menarik investasi alternatif dan bekerja lebih dekat dengan negara-negara seperti Norwegia, yang menandatangani kesepakatan untuk membantu melindungi hutan Indonesia.”

Dim meneruskan, ketika China melakukan praktik-praktik yang kontradiktif, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu menarik skeptisisme Barat. Dengan secara aktif berinvestasi dalam praktik yang tidak berkelanjutan, mereka meninggalkan Indonesia dengan teknologi yang tidak sesuai untuk mendukung , apalagi memenuhi kebutuhan masa depan.

“China memang negara berkembang, tetapi juga sudah menjadi negara adidaya. Dengan status ini, mereka memiliki tanggung jawab tertentu kepada negara lain dan harus memperhatikan dampak pertumbuhannya terhadap iklim dan degradasi lingkungan,” ujar Dim. “China seharusnya tidak bersembunyi di balik kegagalan masa lalu Barat. Sebaliknya, membuat perbaikan dan keputusan yang lebih baik.”

Loading...