Ingin Menghitung PPh? Ini Biaya 3M dalam Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Sri Mulyani - m.harian88.comMenteri Keuangan Sri Mulyani - m.harian88.com

Dalam perhitungan Penghasilan (PPh) terdapat serangkaian yang bisa dikurangkan untuk memperoleh Penghasilan Kena . Biaya-biaya tersebut digolongkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expense). Keseluruhan biaya terkait Penghasilan tersebut sudah tercantum dalam terkait PPh.

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau yang lebih dikenal dengan biaya 3M adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak. Biaya 3M sendiri termasuk komponen biaya yang dapat dijadikan pengurang untuk penghasilan bruto dalam pajak penghasilan (PPh).

Biaya-biaya yang termasuk dalam biaya 3M antara lain adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan yang dimiliki dan digunakan dalam , kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya dan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, hingga piutang yang tidak dapat ditagih.

Selama ini para wajib pajak (WP) memang memperoleh kemudahan untuk melaporkan pajaknya sendiri lantaran sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment. “Sistem perpajakan adalah self assessment system yang berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri,” ujar Menteri Keuangan , seperti dilansir Liputan 6.

Oleh sebab itu pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dengan demikian, pemerintah berharap bisa mendapat akses informasi dan mendorong penerimaan pajak.

“Tanpa informasi dari sumber yang disampaikan wajib pajak sendiri maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak bisa melakukan pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan tindakan penegakan secara optimal. DJP hanya melakukan pengawasan kepada wajib pajak berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT),” sambung Sri Mulyani.

Loading...