Indonesia Targetkan Perusahaan Shell Ikut Program Tax Amnesty

Jakarta – Indonesia membutuhkan individu atau badan tertentu yang ingin ambil bagian dalam program pengampunan () untuk membubarkan setiap Shell yang mereka miliki di luar negeri. Langkah tersebut diambil setelah mengumumkan bahwa aset yang didaftarkan dan direpatriasi dalam tax amnesty berada jauh dari target.

Keputusan baru yang berisi rincian teknis terbaru dari hukum amnesti pajak mengatakan jika seseorang hanya memiliki sebagian perusahan Shell di luar negeri maka mereka harus melepaskan saham mereka di negara yang bersangkutan. Mereka juga diberi pilihan untuk memindahkan perusahaan ke Indonesia dan mendaftarkannya sebagai entitas lokal.

“Peraturan ini adalah untuk kendaraan khusus yang tidak aktif menjalankan ,” ujar Astera Primanto Bhakti, ujar salah seorang pejabat Kementerian Keuangan.

Kantor pajak memperkirakan ada sekitar 2.500 perusahaan lepas pantai yang asetnya benar-benar milik Indonesia namun tidak dideklarasikan demikian. Mayoritas perusahaan melakukan hal itu untuk menghindari dikenakannya pajak di Indonesia.

Lewat dari akhir Juni, hukum amnesti menargetkan Rp 165 triliun (USD 12,5 miliar) dalam pendapatan pajak dari aset tersebut, dari perkiraan total sekitar Rp 3.000 triliun hingga Rp 11.000 triliun.

Tax amnesty menawarkan 2-5% tarif pajak bagi individu yang melaporkan dan memulangkan aset mereka hingga Maret 2017 dan tingkat yang lebih tinggi dari 4-10% bagi mereka yang melaporkan aset lepas pantai miliknya.

Gubernur BI, Agustu Martowardojo mengatakan pada Rabu lalu bahwa amnesti pajak kemungkinan akan jauh dari target yang dinyatakan. Ia mengatakan baseline untuk poin program hanya mencapai Rp 18 triliun dari pendapatan tahun ini, hanya 11% dari target dan lebih dari Rp 3 triliun pada tahun 2017, sementara aset yang direpatriasi mungkin hanya sekitar USD 13,8 miliar.

Meski demikian, Roesan P. Roeslani, selaku Ketua Kamar Dagang Indonesia dan atau Kadin Indonesia mengungkapkan jika saat ini tax amnesty menjadi cukup populer di kalangan pengusaha Indonesia.

“Awalnya orang butuh waktu untuk mencerna, apakah amnesti pajak itu, apakah ini baik untuk bisnis?” ujarnya. Namun bulan ini mereka yang berpartisipasi bulan ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Selain itu program tax amnesty juga rencananya akan diperpanjang.

“Berdasarkan masukan dari anggota kami, kami ingin amnesti pajak diperpanjang sampai Desember, untuk hukuman 2%,” ujar Roeslani.

Sayangnya Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla menolak menjawab terkait kemungkinan pemerintah untuk memperpanjang batas waktu program tax amnesty.

Loading...