Indonesia Kirim Pesan ke China Agar Tidak Macam-Macam di Natuna

Jokowi di laut NatunaJokowi di atas kapal KRI Imam Bonjol 383 di laut Natuna

Kunjungan Presiden Indonesia, Joko Widodo, ke Kepulauan Natuna Kamis (23/6) kemarin dianggap sebagai pesan kuat kepada China untuk menegaskan kembali kedaulatan Indonesia di perairan tersebut. Pada rapat kabinet itu, Joko Widodo menyerukan kepada Indonesia untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya, pada Rabu (22/6) kemarin, militer Indonesia sudah mengumumkan akan mengirimkan drone untuk memantau Kepulauan Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kepada wartawan pada Selasa (21/6) lalu juga mengatakan bahwa memancing secara ilegal di zona ekonomi eksklusif lain sama saja dengan mencuri.

Beijing mengklaim perairan tersebut sebagai lahan perikanan tradisional mereka pada bulan Maret lalu ketika kapal nelayan China tertangkap karena beroperasi secara ilegal. Namun, Indonesia menganggap posisi China tidak masuk akal. “Klaim hanya dapat dilakukan atas dasar internasional. Untuk Indonesia, kami tidak memiliki tumpang-tindih klaim dalam bentuk apa pun dengan China,” tegas Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Indonesia sendiri sebelumnya telah menjauhkan diri dari sengketa maritim di Laut China Selatan. Namun, pendirian pemerintah berubah seiring dengan sikap agresif yang ditunjukkan Beijing. telah menahan kapal China yang memancing secara ilegal dalam zona ekonomi ekslusif di Natuna pada 17 Juni lalu.

Sementara itu, anggota utama dari telah bergabung untuk menghadapi China jelang keputusan pengadilan internasional di Den Haag usai keluhan atas klaim China. Namun, pernyataan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, baru-baru ini yang mengatakan bahwa ia tidak akan mendukung setiap keputusan The Hague mengindikasikan adanya perpecahan di tubuh ASEAN.

“Tanpa adanya persatuan, akan lebih sulit mengelola (ASEAN) ini”, kata mantan Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan. “Dan, akan lebih sulit lagi untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan masing-masing.”

Loading...