Indonesia dan India Berburu Pendapatan dari Sektor Pajak

dan India sedang berusaha mengejar pendapatan dari sektor yang diharapkan datang dari aset tersembunyi untuk memperoleh dana segar guna membiayai pembangunan . Jika Indonesia mengadakan program atau pengampunan , maka India melakukan langkah yang lebih radikal, yaitu amnesti dan meluncurkan serangan dengan denominasi uang tunai.

Pada bulan September 2016, lebih dari 10.000 orang per hari telah menyatakan aset mereka di , dengan mengambil keuntungan dari tarif pajak sebesar 2 persen. Pendapatan dari tax amnesty dalam sembilan bulan diprediksi terus meningkat hingga Maret 2017 mendatang, yang kemudian akan digunakan untuk membangun jaringan kereta api, pelabuhan, dan juga bandara.

“Kami memiliki sejumlah uang di ,” kata Presiden Indonesia, Joko Widodo. “Apa yang paling penting saat ini adalah membawa uang tersebut kembali ke Indonesia. Jadi, kami perlu partisipasi Anda untuk membangun bangsa.”

Sebelumnya, Indonesia telah mencoba program amnesti pajak pada tahun 1964-1965 dan tahun 1984. Namun, ketika itu program ini gagal karena insentif yang buruk. Kini, pemerintah telah menghitung bahwa stabilitas politik dan penurunan tarif pajak dapat membantu negara untuk membawa pulang dana sekitar Rp11.400 triliun yang diparkir di luar negeri.

Indonesia sendiri telah menikmati pertumbuhan tahunan 5 persen untuk beberapa tahun terakhir. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ini, negara perlu membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti bandara dan jaringan listrik. Pemerintah memperkirakan perlu dana Rp5.500 triliun untuk infrastruktur pada tahun 2019, dan seperempat dari total tersebut bisa ditutupi APBN.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani, mengatakan bahwa hampir semua anggotanya yang berjumlah 15.000 orang ikut bergabung dalam program tax amnesty. Menurut Sukamdani, amnesti pajak diperlukan Indonesia untuk standar operasi yang dikenal sebagai pertukaran informasi secara otomatis oleh Organization for Economic Cooperation and Development.

“Lebih dari 100 negara, termasuk Indonesia, Singapura, dan Swiss, berkomitmen untuk kesepakatan yang berlaku pada bulan Januari 2017, dengan pelaporan bilateral pada 2018,” katanya. “Tentu saja, mereka yang memiliki niat buruk untuk menyembunyikan sesuatu yang tidak sah akan selalu menemukan cara. Tetapi, suatu hari mereka akan sadar bahwa pembentukan standar ini akan terus maju.”

Pada 19 Desember 2016, total dana yang melakukan repatriasi sebanyak Rp141 triliun, hanya 14 persen dari target. Namun, jumlah peserta yang telah menyatakan aset jauh lebih menggembirakan. Sejak Juli hingga Desember 2016, ada 508 ribu peserta dan Rp4.035 triliun aset yang telah dinyatakan, setara 30 persen dari produk domestik bruto negara. Sementara, pemerintah telah mengumpulkan pendapatan Rp101 triliun per 19 Desember, atau sekitar 60 persen dari target.

Jika Indonesia berfokus pada satu program, India telah meluncurkan serangan multifaset untuk menemukan pendapatan di negara ketika hanya 1 persen dari populasi penduduk yang mencapai 1,25 miliar membayar pajak penghasilan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, mengatakan bahwa dirinya telah melakukan upaya sejak 10 bulan yang lalu untuk mengumpulkan aset “uang gelap” dan uang tunai yang sebelumnya lolos pajak, serta menyumbat arus terlarang di kas negara.

Pada 8 November 2016, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melarang denominasi, mengisap 86 persen dari mata uang yang beredar dengan nilai yang didominasi uang tunai. Masyarakat diberikan waktu hingga 30 Desember 2016 untuk melakukan pencacatan deposit di rekening bank mereka.

Modi, yang telah berjanji akan bertindak terhadap kekayaan tersembunyi selama kampanye Pemilu 2014, menjelaskan quick switch sebagai kejahatan jangka pendek. Larangan itu bertujuan untuk wajib pajak serta kelompok-kelompok yang menangani uang palsu, termasuk kelompok-kelompok teror berbasis di Pakistan yang mendanai kegiatan melawan India.

Loading...