Indonesia Buka Kembali Ekspor Bijih Mineral, Perusahaan Asing Diperlakukan ‘Khusus’

JAKARTA – Kamis (12/1) kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya , Ignasius , mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan kelonggaran mineral mentah dengan beberapa persyaratan. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, serta mencegah PHK.

Sesuai aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tersebut, penambang dapat mengekspor bijih dengan kandungan nikel kurang dari 1,7 persen jika mereka menggunakan 30 persen dari kapasitas peleburan untuk pengolahan. Sementara, bauksit dengan kadar oksida minimal 42 persen dapat dikirim ke luar negeri jika produsen memiliki atau sedang membangun di dalam negeri.

Selain itu, peraturan juga mengharuskan perusahaan untuk memegang izin pertambangan jika ingin terus mengekspor konsentrat tembaga dan perantara lainnya selama lima tahun lebih. Beberapa penambang terbesar, termasuk unit lokal dari AS -McMoRan, masih memegang kontrak lama dan akan dilarang mengekspor konsentrat sampai diberikan izin pertambangan.

Selain membangun smelter, pemegang izin pertambangan asing harus mendivestasikan 51 persen saham mereka di sebuah tambang kepada perusahaan pemerintah atau lokal (BUMN atau swasta). Secara lebih rinci, tahapan divestasi harus diselesaikan dalam waktu 10 tahun setelah penambang mulai melakukan produksi di bawah skema baru.

Jonan mengatakan, divestasi aturan 51 persen adalah untuk mematuhi konstitusi, yang menyatakan bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Pemerintah akan memantau kemajuan pembangunan smelter selama lima tahun. Izin ekspor akan dicabut jika perusahaan tidak mengalami kemajuan.

Dengan aturan baru tersebut, perusahaan milik negara seperti PT Aneka Tambang (), yang mengalami penurunan laba dalam beberapa tahun terakhir, mungkin dapat melanjutkan ekspor salah satu produk utama mereka, yaitu bijih nikel. “Ekonomi regional akan tumbuh, dan perusahaan pertambangan yang lesu karena larangan ekspor akan bergairah lagi,” ujar CEO PT , Tedy Badrujaman.

Namun, Asosiasi Smelter Indonesia segera memprotes aturan baru tersebut. Wakil Ketua, Jonatan Handojo, mengatakan pada Nikkei Asia bahwa aturan ini melanggar pertambangan dan merupakan ‘kemunduran’ untuk investasi berkelanjutan dalam peleburan dalam negeri. “Bagaimana bisa mereka mengeluarkan peraturan baru setelah uang telah mengalir ke Indonesia (untuk pembangunan smelter) dengan total investasi sekitar 20 miliar dolar AS,” katanya.

Loading...