Tangkal Agresi China di Natuna, Indonesia Perlu Tingkatkan Aliansi dengan AS

Kapal China terobas Perairan Natuna (sumber: cnnindonesia.com)Kapal China terobas Perairan Natuna (sumber: cnnindonesia.com)

JAKARTA – Walau sudah diklaim Indonesia sebagai bagian dari zona eksklusif atau ZEE, agaknya tidak akan menggubris dengan tetap mengirim kapal perang, kapal penjaga pantai, atau kapal milisi laut sebagai penegasan hak untuk menangkap ikan di kawasan Laut . Untuk menangkal agresi Negeri Tirai Bambu ini, mungkin perlu meningkatkan aliansi dengan AS.

Dilansir Nikkei, Laut Natuna, yang mengelilingi rantai -pulau Indonesia di lepas pantai barat laut Kalimantan, telah menjadi titik perselisihan terbaru dalam pertarungan antara China dan negara-negara Tenggara di . Indonesia, yang mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari zona ZEE, telah secara resmi mengatakan bahwa mereka memiliki hak atas perairan itu dan perairan terdekat yang diliputi oleh tanda nine-dash line China.

“Pada tanggal 18 Juni, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sempat mengatakan tidak ada alasan untuk bernegosiasi dengan China tentang kegiatan penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna,” tutur Emanuele Scimia, seorang jurnalis dan analis masalah luar negeri dan pertahanan. “Namun, bagaimana jika China mengabaikan tekanan pemerintah Jakarta dan terus mengirim kapal perang, kapal penjaga pantai, dan kapal milisi laut untuk menegaskan hak penangkapan ikan di wilayah tersebut?”

Ia menambahkan, Indonesia tidak memiliki cara untuk mencegah serbuan China di Laut Natuna, yang berbatasan dengan tepi barat daya Laut China Selatan, setidaknya dengan sendirinya. Mengingat bahwa solidaritas Asia Tenggara terhadap Beijing tidak terlihat, Indonesia hanya memiliki satu , yakni meningkatkan hubungan militer mereka dengan AS.

Pasukan angkatan laut Indonesia memang sering harus mendorong balik kapal pukat ikan China yang dikawal oleh militer atau kapal penjaga pantai bersenjata. Insiden terbaru terjadi pada bulan Desember kemarin, ketika kapal-kapal China memasuki Laut Natuna, mendorong Indonesia untuk mengerahkan jet tempur dan kapal perang. Pemerintah pun menempuh jalur hukum, mengajukan catatan ke Sekretaris Jenderal AS, Antonio Guterres, bahwa nine-dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Sayangnya, seperti dikatakan pensiunan Laksamana Indonesia, Eden Gunawan, kerangka hukum UNCLOS tidak cukup kuat untuk menghentikan kapal-kapal nelayan China dan asing lainnya melanggar batas ZEE negaranya,” sambung Scimia. “Dengan lebih dari 17.500 pulau dan banyak chokepoint, Indonesia rentan terhadap serangan eksternal.”

Personel militer laut RI (sumber: kompas.com)

Personel militer laut RI (sumber: kompas.com)

Indonesia memang telah mengerahkan beberapa unit angkatan laut di perairan Natuna. Militer juga berkomitmen untuk membangun pangkalan udara dan angkatan laut di Natuna Besar, serta meningkatkan keberadaan kapal penangkap ikan lokal. Namun, pandemi coronavirus telah memukul perekonomian negara, mendorong pemerintah untuk memangkas pengeluaran militer sebesar 588 juta AS tahun ini, dengan anggaran militer awal untuk tahun 2020 mencapai 9,3 miliar AS.

“Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia cenderung tidak memilih dalam persaingan AS-China. Status quo selalu menjadi pilihan pertama untuk Jakarta dan tetangganya,” tambah Scimia. “Persatuan 10 anggota negara tentu saja akan membantu mencegah sikap tegas China. Namun, dengan meningkatnya persaingan antara kedua kekuatan, risiko netral menjadi tidak berkelanjutan bagi para aktor regional yang berselisih dengan China.”

Menurut Scimia, pemerintah Indonesia harus mengakui kenyataan pahit dan bertindak sesuai dengan itu. Gagasan memperluas hubungan militer dengan AS juga mendapat dukungan dari beberapa orang di jajaran senior militer. Negara memang telah bekerja sama secara militer dengan Washington selama lebih dari 40 tahun, dengan fokus pada latihan bersama. Namun, kerja sama seperti itu perlu dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, mirip dengan aliansi, untuk memastikan China tidak akan mendikte kebijakan di wilayah tersebut.

“Hubungan yang ditingkatkan dapat dimodelkan seperti pakta militer AS-Singapura, yang memberikan pasukan AS akses ke pangkalan angkatan laut dan udara Singapura, termasuk penyebaran pesawat mata-mata dan kapal tempur littoral,” saran Scimia. “Angkatan Laut Indonesia dapat mengoordinasikan pendekatan pertahanannya yang mendalam dengan kebebasan operasi navigasi AS di Laut China Selatan, dan Angkatan Laut AS dapat berkontribusi untuk berpatroli di kepulauan Indonesia yang luas.”

Dengan cara ini, Indonesia akan menyempurnakan pertahanannya terhadap China, sementara AS akan mendapatkan mitra aktif dalam upayanya menahan China di kawasan tersebut dan Selat Taiwan, versi AS atas penolakan akses anti-Beijing. Tidak memiliki aliansi penuh dengan Washington, Singapura telah menjaga elastisitas yang cukup untuk mempertahankan hubungan dekat dengan China. “Peningkatan hubungan pertahanan Indonesia dengan AS harus dibangun dengan asumsi yang sama,” pungkas Scimia.

Loading...