Ingin Mengadakan Seminar? Segini Kisaran Honor untuk Pembicara Seminar

Pembicara Seminar - alghuroba.orgPembicara Seminar - alghuroba.org

Dalam mengadakan seminar, simposium, atau acara-acara tertentu biasanya dibutuhkan narasumber atau pembicara yang kredibel dan ahli di bidangnya untuk memaparkan berbagai pengetahuan atau informasi penting yang sesuai dengan tema seminar yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, rupanya dalam mengundang narasumber untuk berbicara dalam seminar ini ada aturan tertentu yang mengatur honor atau pembicara seminar tersebut.

Peraturan terkait honor pembicara seminar ini tercantum dengan jelas dalam Peraturan (PMK) Republik Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Masukan Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan tersebut disebutkan standar masukan tahun anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi untuk honorarium narasumber/pembahas dari kalangan /pejabat setingkat /pejabat lainnya/yang disetarakan adalah Rp1,7 juta per orang per jam.

Kemudian honor pembicara seminar dari kalangan Pejabat Eselon I/yang disetarakan adalah Rp1,4 juta per orang per jam, Pejabat Eselon II/yang disetarakan Rp1 juta per orang per jam, dan honor narasumber Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan adalah Rp900 ribu per orang per jam.

Nah, rupanya sebagai pembicara seminar pun akan dikenai pajak. Adapun pajak sebagai pembicara seminar adalah PPh (pajak penghasilan) Pasal 21. Pajak tersebut akan dipotong dari honor oleh penyelenggara seminar yang merupakan Badan atau Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong atas pemberian imbalan kepada bukan pegawai sehubungan dengan yang telah diberikan.

“Dasar pemotongan PPh Pasal 21 atas pemberian imbalan kepada bukan pegawai adalah 50 persen dari penghasilan bruto dan akan dikenakan tarif progresif PPh Pasal 21,” kata Fitrah Purnama Megawati dari Citas Konsultan Global, seperti dilansir Liputan6.

Sebagai pembicara seminar, tersebut tergolong sebagai Pekerjaan Bebas yang terkena PPh dengan menggunakan tarif umum sesuai pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang (UU) PPh (PPh Tidak Final). “Penghasilan Kena Pajak Anda dalam hal ini akan ditentukan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak jika Anda tidak wajib pembukuan,” imbuh Fitrah.

Loading...