HAM dan Izin Tinggal, Masalah Pekerja Asing di Korea Selatan

Pekerja Asing di Korea Selatan - asia.nikkei.com

SEOUL – di untuk mempekerjakan pekerja asing dengan keterampilan rendah telah berkembang selama bertahun-tahun. Meski perombakan telah dilakukan selama 13 tahun terakhir, termasuk mengurangi angka pekerja ilegal, tetapi perbaikan masih harus terus dilakukan, termasuk menangani masalah hak asasi dan izin tinggal pekerja asing.

Tidak bisa disangkal, sistem izin kerja di Korea Selatan memang sangat cocok bagi pekerja tidak terampil dari 16 negara di Asia Tenggara dan Asia Tengah. Masalah pekerja asing tetap dikelola oleh , termasuk selama , salah satunya keterampilan bahasa lokal di sebuah pusat di Kota Hwaseong di Provinsi Gyeonggi, di luar Seoul.

Skema ini sekarang menyumbang 260 ribu dari 960 ribu pekerja asing yang bekerja di Negeri Ginseng. Kuota untuk pekerja baru diatur setiap tahun, berdasarkan bagaimana perkembangan bisnis domestik. Pihak HRD Korea berafiliasi dengan Kementerian Pekerjaan dan Tenaga Kerja dan instansi pemerintah di negara-negara mitra untuk mencari calon tenaga kerja. “Ada aman, bekerja sama dengan pemerintah,” ujar seorang warga Filipina yang bekerja di salah satu pabrik di Korea Selatan.

Selain pencarian, HRD Korea juga menangani proses pencocokan. ditunjukkan tiga calon untuk kemudian memilih salah satu. Jika calon pekerja menyetujui klausul, maka suatu kontrak kerja akan dibuat. “Pelamar dapat menolak hingga dua penawaran, tetapi biasanya mereka menerima pada putaran pertama,” kata seorang pejabat di sebuah kantor organisasi di selatan Seoul.

Di samping itu, HRD Korea juga mengawasi kondisi kerja setelah pekerja ditempatkan di perusahaan atau pabrik, seperti menyediakan layanan interpretasi jika pekerja dan pengusaha memiliki kesulitan memahami setiap kontrak kerja. Delapan pusat dukungan yang dikelola pemerintah juga memberikan nasihat pada pekerja asing mengenai pekerjaan mereka dan membantu mereka mencarikan tempat tinggal. Sementara, kelas budaya, seperti taekwondo, disediakan secara gratis sebagai bagian dari upaya untuk membantu pekerja asing agar lebih cepat beradaptasi di lingkungan baru.

Setelah 13 tahun berada di bawah sistem baru, pangsa pasar pekerja migran ilegal di Korea Selatan anjlok dari 80 persen menjadi hanya 20 persen. Selain itu, sistem tenaga kerja di Korea Selatan ini juga mendapat pengakuan internasional, termasuk dari PBB Public Service Award. “Meski demikian, pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja asing masih ditemukan,” papar seorang pejabat di pusat dukungan swasta di Hwaseong.

“Dari sekitar 6.000 perusahaan di kota yang mempekerjakan pekerja asing, sekitar 10 persen di antaranya telah melakukan pelanggaran seperti menahan pesangon atau menyerang karyawan. Banyak pelanggaran yang diulang,” sambung pejabat itu. “Pekerja memang secara efektif dapat memilih perusahaan tempat mereka bekerja, namun hanya terbatas peluang perpindahan.”

Baik pekerja maupun pengusaha juga mengatakan mereka ingin program ini mengizinkan waktu tinggal lebih lama. Durasi bekerja telah diperpanjang secara bertahap selama bertahun-tahun, yaitu sembilan tahun dan delapan bulan jika peserta masuk kembali negara itu di tengah jalan. Tetapi, untuk masuk kembali, pekerja harus memenuhi kualifikasi, termasuk tinggal di tempat kerja pertama mereka selama 58 bulan. Hanya sekitar 3.000 pekerja asing masuk kembali ke Korea setiap tahun.

“Namun, jika pekerja asing bekerja terlalu lama (di Korea Selatan), akan menjadi sulit bagi mereka untuk bekerja lagi di negara asal mereka,” ungkap seorang peneliti di Institut Buruh Korea, Lee Kyu-yong. “Ada laporan yang menunjukkan bahwa masuknya pekerja migran telah menekan upah untuk kelompok-kelompok seperti perempuan dan orang tua.”

Sejak tahun 2011, pekerja asing yang memenuhi kondisi tertentu memang telah mampu mengubah status tinggal mereka, termasuk tempat tinggal permanen. “Pengamat saat ini menunggu apakah pemerintah dapat secara efektif mengontrol siapa yang pulang ke rumah dan yang tinggal,” kata seorang profesor di Fakultas dan Bisnis Administrasi di Fukushima University di Jepang, Koji Sano.

Loading...