Google Terancam Kena Tagihan Pajak Indonesia Lebih Dari $ 400 Juta

Jakarta berencana untuk mengejar Google Alphabet Inc atas utang pajaknya selama 5 tahun dan raksasa pencarian internet ini kemungkinan dapat dikenai tagihan lebih dari $ 400 juta untuk tahun 2015 saja jika mereka menolak melakukan pembayaran.

Muhammad Haniv, kepala cabang kasus khusus mengungkapkan jika penyidik telah pergi ke kantor lokal Google di Indonesia pada Senin (19/9) lalu. Kantor menuduh PT Google Indonesia membayar kurang dari 0,1% dari total penghasilan dan pertambahan nilai tahun lalu.

Saat dimintai keterangan terkait hal ini, Google Indonesia menegaskan kembali pernyataan mereka pekan lalu, bahwa pihaknya terus bekerjasama dengan daerah dan telah membayar semua pajak yang dikenakan pada mereka.

Langkah ini dilakukan ketika Indonesia ingin meningkatkan pengumpulan pajak untuk mempersempit dan membiayai yang ambisius. Pemerintah lain di seluruh dunia juga berusaha untuk menekan para perusahaan yang menghindari membayar pajak.

Haniv menambahkan jika kantor pajak berencana untuk mengejar pajak yang belum dibayarkan oleh perusahaan internet lainnya. “Apabila terbukti bersalah, Google kemungkinan harus membayar denda sampai 4 kali lipat dari jumlah yang belum dibayarkan, sekitar maksimum Rp 5,5 triliun ($ 418 juta) untuk tahun 2015,” ujar Haniv. Ia enggan memberi kisaran angka untuk periode 5 tahun.

Sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di ini didapat dari kantor pusat Google Asia Pasifik di Singapura. Google Asia Pasifik menolak diaudit pada bulan Juni dan mendorong kantor pajak meningkatkan kasus ini menjadi salah satu tindak pidana.

“Argumen Google adalah bahwa mereka hanya melakukan perencanaan pajak,” ujar Haniv. “Perencanaan pajak adalah perencanaan pajak hukum, namun agresif – hingga taraf di mana negara tempat pendapatan dibuat tidak memperoleh apapun dari Google – Tidak sah.”

Kantor pajak akan memanggil direksi dari Google Indonesia yang juga memegang posisi di Google Asia Pasifik. Selain itu, pihak kantor pajak juga akan bekerjasama dengan kepolisian Indonesia. Secara sangat jarang penyelidikan struktur pajak suatu perusahaan akan meningkat hingga kasus pidana.

Loading...