Gandeng Google, Kemenkominfo Bakal Terapkan ‘Trusted Flagger’ di Indonesia

Sticker Google - asia.nikkei.comSticker Google - asia.nikkei.com

Jakarta – Google mendukung upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menyaring atau memonitor berbagai konten negatif dan melanggar di Indonesia. Langkah ini dilakukan demi membantu Indonesia memerangi berita palsu (hoax) dan radikalisme.

Dalam sepekan terakhir, pemerintah berusaha mencari solusi untuk sejumlah besar seperti dan Telegram. Maklum saja, isu SARA dan kampanye pemilihan di Indonesia kian memanas akibat beredarnya berita palsu dan ujaran kebencian lewat . Program ‘trusted flagger’ yang dicanangkan oleh Google dianggap yang pertama di dan dapat mengatasi permasalahan ujaran kebencian di Indonesia.

Lewat pertemuan dengan perwakilan Google dan Twitter Asia Pasifik pada Jumat (4/8), Menkominfo Rudiantara menjelaskan bahwa program trusted flagger sudah diujicoba dan dapat dijadikan salah satu cara untuk melaporkan dan memberantas berbagai konten negatif, radikal, dan terorisme yang muncul lewat YouTube.

“Kami membahas bagaimana meningkatkan service level dalam penanganan konten negatif di platform milik Google, salah satunya YouTube. Dulu prosesnya masih memakai email laporan, tapi sejak akhir Juli tahun ini sudah mulai memakai trusted flagger. Kami berharap bisa diterapkan dalam 2 atau 3 bulan, atau bahkan lebih cepat lagi,” seperti dilansir Nikkei.

Metode trusted flagger ini rencananya akan diterapkan di situs berbagi video YouTube dan Google lainnya. Sementara itu layanan Google Search yang selama ini dipakai sebagai alat penjelajah internet masih belum bisa menerapkan metode trusted flagger.

Direktur Google untuk kebijakan publik dan urusan pemerintahan di Asia Tenggara dan China, Ann Lavin mengatakan bahwa Google menjalin kerjasama dengan Kemenkominfo untuk melatih para flagger local dalam meninjau, menganalisis, dan menilai konten bermasalah. Lebih lanjut Lavin menuturkan, jika pihaknya menggandeng para pengguna yang sangat sensitif dan terlatih, sehingga material yang bermasalah dapat dihapus dengan lebih cepat.

Lavin mengungkapkan jika metode trusted flagger pada dasarnya akan tersedia secara global, namun untuk sementara ini baru Indonesia yang memperoleh akses tersebut. Sistem flagger sekaligus akan menggantikan mekanisme sebelumnya yang melibatkan pemerintah untuk mengirim e-mail ke Google agar dapat menghapus konten negatif. Metode tersebut dianggap hanya setengahnya saja berhasil.

Pemerintah bersama Google dan Twitter juga berupaya mempermudah pelaporan secara langsung lewat jalur khusus seperti e-mail untuk konten-konten yang dianggap tak sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, namun tak menyalahi aturan standar komunitas masing-masing platform.

Loading...