Filipina Gagal Capai Kesepakatan Terkait Laut Cina Selatan

Vientiane sepakat untuk mengatasi permasalahan regional sesuai aturan yang berlaku, meski para luar negerinya gagal berdiskusi mengenai keputusan untuk melakukan perluasan wilayah ke Laut Cina Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Luar Negeri Filipina yang baru, Perfecto Yasay, pada Selasa (26/7) lalu.

Sebuah perjanjian pun telah tercapai pada Senin (25/7) lalu diikuti dengan pertemuan para menteri pada hari Minggu (24/7). Namun dalam pertemuan tersebut mereka tidak menyebutkan tentang keputusan yang diambil pengadilan arbitrase internasional di . Menurut pengadilan, klaim Beijing atas hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan tidaklah berdasar.

ASEAN sendiri beranggapan bahwa masalah maritim seharusnya tidak dibawa hingga ke forum multilateral seperti ASEAN. “Pemenangnya adalah ASEAN,” kata Yasay sebelum meninggalkan Manila, Selasa (26/7). Diplomat Filipina mengatakan bahwa China tidak campur tangan dalam kesepakatan yang telah diambil. “Kami mendiskusikannya sendiri,” tuturnya.

Pihak Filipina mendesak agar keputusan pengadilan juga disebutkan dalam kesepakatan tersebut. Kamboja yang sangat terpengaruh dengan China justru membantah berbagai pihak. Karena ASEAN sangat mengedepankan prinsip konsensus, maka ketidak setujuan dari 1 anggota saja dapat mempengaruhi pendapat dari kesembilan anggota ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.

Yasay menegaskan bahwa Filipina tidak meminta untuk disebutkan dalam kesepakatan tersebut. “Sudah jelas bahwa lain tidak ikut terlibat dalam kasus ini,” ujar Yasay.

Selain Filipina, anggota ASEAN lainnya, yakni Brunei, Malaysia, , dan Taiwan juga memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap Laut Cina Selatan. Pasalnya, perairan yang mereka perebutkan ini sangat berpotensi dari segi pelayaran dengan yang ditaksir mencapai 5 triliun per tahunnya. Selain itu ada pula hal-hal yang berkaitan dengan wilayah udara di sekitar Laut Cina Selatan.

Sementara itu, pernyataan dari Sekretaris Negara AS John Kerry, Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang berada di Ibu Kota Laos untuk Forum Regional ASEAN cukup jelas.

“Para menteri mendukung peraturan perundang-undangan serta meminta China dan Filipina untuk tunduk kepada keputusan final majelis arbitrase yang ditetapkan pada 12 Juli, yang mengikat kedua belah pihak.” ucapnya.

“Para menteri menekankan jika ini merupakan kesempatan yang penting bagi daerah untuk tunduk dan menghormati hukum internasional yang berlaku.” imbuhnya.

Loading...