Kampanye Politik di Inggris, Facebook Pegang Kunci

Media Sosial FacebookMedia Sosial Facebook

LONDON – kenamaan, , disebut-sebut memainkan peran kunci dalam referendum Brexit, kampanye untuk Vote Leave, di Inggris. Dilakukan oleh penasihat senior PM Inggris, Dominic Cummings, ini adalah simbol dari era baru politik yang dimulai dengan kampanye presiden AS, Barack Obama, pada 2008, yang dikatakan sebagai salah satu yang berhasil mengidentifikasi dan memobilisasi pemilih menggunakan analisis data, penargetan mikro, dan media sosial.

Seperti dilansir dari Deutsche Welle, pada hari pertama Boris Johnson menjabat sebagai perdana menteri baru Inggris, pers setempat mulai terobsesi pada serangkaian yang muncul dari 10, Downing Street. Objek ketertarikan mereka bukanlah pemimpin baru mereka, tetapi sosok sederhana yang bersembunyi di latar belakang.

Orang tersebut adalah penasihat senior Johnson yang baru diangkat, Dominic Cummings. Penunjukan Cummings telah mendorong kilas balik nasional ke referendum Brexit tahun 2016, terutama kampanye Vote Leave untuk meraih kemenangan dan terkenal karena menciptakan pesan kampanye ‘take back control’ yang kuat. Reputasi itu telah diteruskan ke pekerjaan barunya.

Tetapi, blitz iklan bukan bagian pertama dari strategi Partai Konservatif yang dikaitkan dengan Cummings. Sepanjang panas, Partai Konservatif tampak meniru strategi yang digunakan oleh Vote Leave selama kampanye referendum. Di bawah Cummings, kampanye ini meluncurkan sendiri untuk mengatur proses pemilihan dan menjalankan pengambilan data online, menghabiskan lebih dari 2,7 juta pound sterling di Facebook untuk mencari dan menargetkan iklan di grup tertentu.

Martin Moore, penulis dari Democracy Hacked, khawatir tentang metode Cummings dan kurangnya transparansi. Menurutnya, Cummings telah paham bahwa metode digital sangat penting untuk kampanye Vote Leave, tetapi cuma tahu sedikit tentang apa metode digital itu. Namun, bagi yang lain, pendekatan Cummings ke media sosial selama kampanye Brexit adalah simbol dari era baru iklan politik online yang dimulai dengan kampanye Presiden AS, Barack Obama, pada tahun 2008.

“Vote Leave menggunakan media sosial seperti semua kampanye lainnya,” kata Paul Staines, yang menulis untuk situs web politik, Guido Fawkes. “Dalam pandangan saya, alasan Anda memiliki semua itu (kontroversi) adalah karena mereka tidak diharapkan untuk menang. Itu adalah keajaiban yang sama, yang juga Obama lakukan pada tahun 2008, dan saya pikir itu brilian. Ini bukan hal yang baru.”

Pada 1 Agustus, Partai Konservatif meluncurkan 841 iklan Facebook, mempublikasikan keputusan Johnson untuk merekrut 20.000 petugas polisi baru. Iklan memberitahu orang untuk mengklik tautan, ‘untuk memberi tahu perdana menteri di mana mereka ingin melihat lebih banyak petugas polisi’. Tautan itu lantas membuka halaman di situs web Partai Konservatif, meminta mereka untuk memasukkan alamat email dan lokasi mereka.

“Setiap kampanye modern akan dimulai dengan membangun basis data terbesar yang mungkin, dengan sebanyak mungkin informasi yang relevan, termasuk perincian kontak seseorang,” kata Moore, yang juga seorang profesor di King’s College London. “Kemudian, mereka akan menjalankan model (komputer) melalui data untuk mencari tahu siapa yang akan ditargetkan berdasarkan konstituensi marginal dan siapa pemilih yang paling rentan.”

Benedict Pringle, pendiri blog Political Advertising, mengatakan bahwa kampanye terbaru Partai Konservatif via Facebook juga dirancang untuk menguji audiens mana yang paling menanggapi pesan tertentu. Dijelaskannya, Facebook memungkinkan pengiklan menargetkan pengguna berdasarkan lokasi, jenis kelamin, rentang usia, dan kecenderungan politik, sehingga iklan yang identik menunjukkan bahwa pengiriman pesan sedang diuji.

Memproduksi sejumlah besar iklan dan mengujinya terhadap berbagai demografi menjadi norma bagi kampanye digital. Partai Konservatif sendiri bukan satu-satunya partai politik yang menggunakan cara ini lewat Facebook. Taktik serupa juga terlihat di Jerman, Italia, dan AS. Berbicara tentang pemilihan AS tahun 2016, direktur digital Donald Trump, Brad Parscale, mengatakan kepada CBS bahwa mereka rata-rata membuat 50.000 hingga 60.000 iklan, mengubah bahasa, kata, warna, mengubah berbagai hal ‘karena orang-orang tertentu menyukai tombol hijau lebih baik daripada tombol biru’.

Rachel Lavin yang bekerja untuk Who Target Me, menuturkan bahwa karena (iklan politik digital) sangat kuat, masyarakat harus mengetahui siapa yang melakukannya, siapa yang membayarnya, dan pesan apa yang dikirim ke berbagai kelompok. Senada, Benedict Pringle dari Political Advertising menambahkan bahwa periklanan politik dapat menjadi kekuatan positif dalam demokrasi. “Itulah mengapa saya ingin memperbaruinya,” katanya.

Loading...