Ditjen Pajak Kini Miliki Akses Informasi Rekening Bank

Ditjen Pajak Kini Miliki Akses Informasi Rekening Bank - asia.nikkei.comDitjen Pajak Kini Miliki Akses Informasi Rekening Bank - asia.nikkei.com

JAKARTA – telah mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses yang dimiliki (rekening ) dan institusi lainnya. Langkah ini merupakan usaha untuk bergabung dalam kerangka yang dirancang guna mencegah penghindaran pembayaran pajak.

Presiden Indonesia, Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pada tanggal 8 Mei dan menurut juru bicara kantor pajak, peraturan tersebut akan segera diberlakukan. Dengan peraturan baru ini, Direktorat Jenderal Pajak memiliki ‘wewenang untuk mengakses informasi keuangan untuk tujuan perpajakan’ di institusi keuangan, termasuk bank, pialang , dan juga .

Lembaga-lembaga ini nantinya berkewajiban menyampaikan laporan ke kantor pajak yang sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan kesepakatan internasional mengenai perpajakan. Laporan tersebut harus berisi informasi, seperti identitas pemegang rekening dan pendapatan mereka. Peraturan tersebut juga mencakup mekanisme dan jadwal pelaporan.

Persyaratan pelaporan mencakup sesuatu yang ‘diidentifikasi sebagai akun keuangan yang harus dilaporkan’ di bawah kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI) yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development. Institusi yang tidak mematuhi peraturan akan dikenakan tuntutan pidana dan menghadapi hukuman satu tahun penjara atau denda sebesar Rp1 miliar.

Kantor pajak berencana untuk mulai bertukar informasi pada tahun 2018 mendatang, namun mengatakan bahwa diperlukan revisi undang-undang perbankan serta berbagai peraturan teknis. Dengan Perppu ini, dapat mengabaikan prosedur parlementer yang lamban dan hanya memerlukan penandatanganan presiden, meskipun hal itu nantinya tunduk pada kemungkinan debat dan keputusan parlemen.

Sebelumnya, petugas pajak telah berjanji untuk menggunakan kerangka kerja AEOI untuk menindak mereka yang tidak berpartisipasi dalam amnesti sembilan bulan di Indonesia, yang berakhir pada bulan Maret 2017. amnesti sendiri menghasilkan pernyataan aset sebesar Rp4,88 kuadriliun, atau hampir 40 persen dari PDB negara.

Loading...